jejakpengelana

Konspirasi Politik

2009-11-13T03:51:00.002+07:00

Negeri ini nyaris bubar ketika makhluk bernama korupsi dibiarkan menjalar di setiap sudut lembaga-lembaga pemerintahan. Beruntung, masih ada setitik optimisme yang terpancang kuat untuk menyelamatkan Indonesia dari ketamakan tikus-tikus berdasi. Maka dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut secara tuntas prilaku tikus-tikus berdasi yang mengeruk uang negara itu.

Tugas KPK tidak ringan. Di pundak mereka terselip sebuah pesan yang mengingatkan betapa berbahanya korupsi: “Corruption is the root of the evil”. Tugas memberantas korupsi yang kian mengakar adalah tugas yang maha berat, yang memertaruhkan segala-galanya. KPK optimis karena masyarakat mendukung gerakannya.

***
Waktu terus berjalan. KPK membuktikan gerakannya dengan cukup taktis dan efisien sebelum pada akhirnya bencana politik itu datang: ada banyak pihak yang coba merekayasa agar gerakan KPK tidak lagi memakan korban. Bahkan lebih ekstrem dari itu, ada pihak yang mengatakan institusi KPK dihapus saja karena sudah terjadi penyalahgunaan wewenang.

Saya agak terkejut dengan pernyataan itu. Dalam hati saya hanya bisa berdoa: “Semoga KPK tetap tegar pasca ditahannya Antasari Azhar”. Ada banyak konspirasi yang saya cium di balik tuduhan miring terhadap institusi KPK. Itulah sebabnya kenapa gelombang demonstrasi terjadi di mana-mana. Seperti tanpa dikomando, ribuan orang berkumpul meneriakkan keadilan. Tidak hanya di kota-kota besar, di pelosok-pelosok desa yang kumuh, yang tak terpantau media massa, penduduk sekitar melancarkan kritik dengan sebuah baliho sederhana yang bertuliskan: “Jangan Kau Gembosi KPK, Buaya!”

Banyak pihak memang, termasuk Polri, yang merasa “risih” dengan kinerja KPK. Sejak lembaga independen itu dibentuk, banyak kasus korupsi yang terkuak di lembaga-lembaga pemerintahan. Jumlahnya tidak sedikit. Kalau dialokasikan untuk pendidikan anak-anak miskin di seluruh Indonesia, insyaallah dananya cukup dan dijamin tidak akan pernah habis. Lembaga kepolisian termasuk yang paling “doyan makan uang negara”.

Merasa eksistensi dan harga dirinya terancam, tidak heran jika Polri kemudian berusaha menggembosi KPK. Kriminalisasi KPK kian terlihat jelas ketika Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah dijadikan tersangka dan ditahan oleh Polri (29/10) dengan dalih menyalahgunakan wewenang terkait kebijakan pencekalan terhadap Direktur PT Masaro Anggoro Widjaja serta pencekalan dan pencabutan cekal mantan Direktur Utama PT Era Giat Prima Joko S Tjandra yang diduga melakukan tindakan korupsi.

Sebagai sesama penegak hukum, KPK di mata Polri seperti anak kecil yang tidak banyak mengerti persoalan negara. Itulah sebabnya, Kabareskrim Mabes Polri Komjen Polisi Susno Duadji menyebut gerakan KPK melawan (korupsi di tubuh) Polri sebagai gerakan “Cicak melawan Buaya”. Cukup jauh perbandingannya. Siapa pun pasti memahami pernyataan Susno Duadji itu. Minimal orang mengetahui sepak terjang polisi yang sudah berpuluh-puluh tahun membela republik ini. Apalagi sejak penangkapan jaringan terorisme yang dipimpin Noodin M. Top, jelas dalam konteks penegakan hukum citra Polri lebih “bergengsi” dibanding KPK yang “hanya” mengurus masalah korupsi.

Tapi secara politis KPK tidak pernah mengatasnamakan atau menyebut dirinya sebagai “singa”, “srigala”, “harimau” atau apa pun untuk melegitimasi gerakannya di bidang pemberantasan korupsi. Biarlah Polri menyebutnya sebagai “cicak”, tapi masyarakat sudah kadung percaya dan berharap banyak pada KPK untuk membumihanguskan jaringan korupsi yang semakin mengakar di sejumlah lembaga pemerintahan.

Jika memang Polri respek dengan gerakan KPK, mestinya Polri tidak gegabah dalam menjadikan Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah sebagai tersangka penyalahgunaan wewenang. Ini menunjukkan bagaimana rekayasa politik begitu kentara daripada murni penegakan hukum. Saya melihat sejak awal Polri memang berusaha menghancurkan “sarang cicak”. Tapi ternyata tidak semudah yang dibayangkan, strateginya selalu mentah dan baru kali ini menemukan momentumnya.

Saya juga agak curiga dengan pilihan metafor “cicak-buaya”. Mungkin dengan kata “buaya”, Polri ingin meneguhkan eksistensinya sebagai penegak hukum yang patut disegani, diakui, dan tidak perlu dipertanyakan lagi tingkat loyalitasnya kepada bangsa dan negera. Tapi kejantanan Polri yang direpresentasikan dengan metafor “buaya” bermakna dilematis: di hadapan cicak ternyata buaya tak bisa berbuat apa-apa! Dalam konteks ini Polri sesungguhnya sedang mempertaruhkan popularitasnya. Jika KPK pernah menyadap oknum Polri dalam masalah korupsi atau suap-menyuap, maka Polri sepertinya ingin melakukan “pembalasan” yang lebih besar, yang tidak lagi berbicara masalah individu tetapi sudah mengarah pada penggembosan institusi.

Maka sebagai konsekuensi dari tindakan itu banyak pihak yang geram dengan sikap Polri. “Keadilan harus tetap ditegakkan. Polri juga manusia. Kenapa harus takut..?” kata salah seorang mantan Presiden RI. “Jika KPK diberangus, berati korupsi dibiarkan tumbuh,” sindir aktivis anti-korupsi. “Mestinya SBY tegas dan profesional dalam menyikapi masalah ini..,” ujar mahasiswa penuh emosi.
***

Sebagai lembaga yang punya peran besar dalam meminimalisir kasus korupsi, KPK akan selalu mendapatkan dukungan moral dari seluruh masyarakat di Indonesia yang peduli terhadap masa depan bangsa ini. Apa yang dilakukan KPK selama awal berdirinya hingga kini merupakan sebentuk pengabdian yang patut didukung.

Karena itu, upaya penggembosan secara institusional hanyalah reaksi ketidakpuasan dan kekecewaan pihak-pihak tertentu yang dirinya merasa dirugikan. Keberadaan KPK memang tidak akan pernah memberikan keuntungan dan ketenangan bagi mereka yang menilap uang negara. KPK hadir untuk mengusut tindakan-tindakan korupsi, tanpa pandang bulu, apakah ia “buaya”, “anjing”, “monyet”, “domba”, atau bahkan “semut” yang pandai bersembunyi di lubang-lubang kecil birokrasi pemerintahan. KPK akan tetap bekerja keras untuk mengembalikan uang negara yang di bawa lari oleh mereka.

Melihat peran dan tanggung jawab inilah bisa dimengerti kenapa rakyat marah ketika rekayasa penggembosan institusi KPK terkuak. Bukan karena motif apa-apa, rakyat melihat masa depan bangsa ada di tangan KPK. Ya, jika kasus korupsi di lembaga-lembaga pemerintahan bisa dibongkar, jelas sangat berimplikasi besar terhadap kesejahteraan rakyat.

Sampai saat ini, dukungan untuk Bibit dan Chandra makin meluas. Ini bukan rekyasa politik yang sengaja dikomando oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dukungan moral mereka merupakan sebentuk simpati sekaligus keprihatinan. Dikatakan simpati karena memang Bibit dan Chandra menjadi korban dari konspirasi politik Polri dan pihak-pihak tertentu. Sedangkan sikap keprihatinan itu lebih disebabkan ulah Polri sendiri yang tidak selaras dengan visi keindonesiaan.

Maka, siapa sesungguhnya yang lebih buaya dari buaya?

Biografi Sunyi

2009-08-16T09:10:00.001+07:00

- kepada 'tiga bung' yg slalu mengunjungiku

ALA ROA: menafakkuri jalan hidupmu berarti mencoba menziarahi hikayat para penyair bijak bestari, yang lolos dari sergapan catatan tempat tanggal bulan dan tahun kelahiran. Tapi ajaran kebijaksanaannya mengabadi – pada diri manusia yang mengerti. Segala bentuk kegelisahan sengaja kau hadirkan untuk menemani malam-malammu. Malam yang indah bagimu bukanlah malam yang terbebas dari segala yang murung. Lalu mereka yang secuil mengerti pengembaraanmu berbisik: “kenapa kau tak sudahi saja jalan hidupmu itu – atau coba memilih jalan yang lain – daripada menanggung duka derita hingga batinmu remuk ditikam gelisah”. Semakin mereka menggerutu, mengkhawatirkan ihwal pencarianmu, maka semakin liar kau menyulap kebahagiaan yang tersisa menjadi partikel-partikel kegelisahan yang bermakna.
---
RIDWAN: ada semacam pertanyaan besar yang selalu terpancar dari matamu kepada siapa pun yang hendak mendekat atau siapa pun yang kau dekati. Kau sejatinya tidak sedang meragukan ihwal kesetiaan seorang sahabat. Kau juga tidak sedang menyangsikan ihwal kemunafikan yang kadang keluar dari mulut mereka yang “sok bijak”. Tapi dari setiap musyawarah yang kita gelar, aku bisa mendengar jeritan batinmu yang lirih: “aku hanya ingin berguru pada mereka yang tidak culas, yang memiliki jiwa seluas samudera, yang tidak pernah menyimpan dendam kesumat, yang mampu mengajariku menulis puisi dengan darah…”. Kini aku paham jika matamu selalu melirik tajam; kini aku mengerti kenapa di samping kanan-kirimu tak henti-henti melempar iri; bahkan kini aku merasa puas menyimak pencarianmu yang tak pernah tuntas.
---
HILAL: soetomo memang tidak akan pernah dilahirkan kembali. Tapi pada sosokmu siapa pun tidak akan pernah menyangsikan ghiroh perjuangan yang selalu berkobar: di matamu aku melihat bendera merah putih itu berkibar dan kau menuliskan sebuah sajak di bawahnya tentang kegetiran, tentang cinta anak bangsa yang kian hilang. Tapi kau bukan pecundang. Kau hanya ingin berjuang tanpa harus dikenang. Karena setiap perjuangan – apa pun bentuknya – adalah panggilan nurani yang senantiasa menagih cinta dan ketulusan. Maka aku tidak terlalu risau jika di setiap upacara-upacara perayaan kemerdekaan sosokmu nyaris tak tampak. Mungkin kau menggelar upacara sendiri di kedalaman hatimu di mana merah putih selalu berkibar setiap saat, setiap waktu.

Jogjakarta, 16 Agustus 2009

Pahlawan

2009-05-21T15:16:00.003+07:00

“Bangsa yang besar adalah bangsa yang tahu bagaimana cara menghormati dan menghargai jasa pahlawannya.” Demikian Soekarno pernah mengatakan. Saya kira kita belum berhak menyandang predikat sebagai “bangsa besar” karena banyak di antara pahalawan-pahwalan bangsa yang tidak kita hormati dan hargai jasa-jasanya. Alih-alih menghormati, banyak yang tidak tahu siapa saja pahlawan yang telah memberikan segalanya buat bangsa dan negara ini.

Bangsa kita memang harus banyak belajar pada Jepang. Di negeri samuari ini, para pahlawan bangsa nyaris dikenal bahkan oleh anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah SD. Mereka – yang masih berusia belia itu – begitu fasih menyebut siapa saja pemimpin atau pahlawan yang hidup pada abad-abad lampau. Bahkan sebagai bentuk penghormatan, siswa-siswa itu sudah berani mengidolakan pahlawannya sendiri.

Salah satu contoh pahlawan Jepang yang tak asing lagi di telinga anak-anak sekolah ialah Toyotomi Hideyoshi. Ia merupakan pemimpin legendaris Jepang abad XVI yang lahir pada 1536 di Nakamura, Provinsi Owari. Sebagaimana dikisahkan oleh Kitami Masao dalam The Swordless Samurai (2009), sejarah kepemimpinannya Hideyoshi sangat dikenal baik oleh anak-anak sekolah. Mereka mengenal dan mempelajari Hideyoshi lewat buku-buku biografi, novel, drama, film dan video game yang tak terhitung jumlahnya.

Mengenal pahlawan bangsa mungkin merupakan suatu kewajiban bagi anak-anak sekolah di Jepang sebagai langkah awal untuk kemudian menghormati dan menghargai jasa-jasanya. Perkenalan merupakan medium timbulnya kesan, penilaian, apresiasi, kesadaran dan bahkan cinta dan kasih sayang. Benar kata pribahasa, “tak kenal maka tak sayang.” Masyarakat Jepang pada umumnya saya kira juga demikian. Mereka mencintai pahlawan-pahlawannya karena terlebih dahulu mereka mengenal melalui bacaan, sadar sejarah.

Itulah barangkali yang membedakan antara bangsa Indonesia dan bangsa Jepang. Penghormatan kepada pahlawan bukan berarti sebuah upaya “pendewaan” atau dalam bahasa yang lebih ekstrem disakralkan dengan adanya proses penyembahan sebagaimana dianut masyarakat animisme yang percaya pada sesuatu yang berkepribadian seperti jiwa-jiwa dan roh-roh. Pahlawan di Jepang tidak diposisikan demikian. Penghormatan yang mereka lakukan hanyalah sebagai bentuk apresiasi ihwal kontribusi atau perjuangan yang diberikan para pahlawan mereka terhadap bangsa dan negara. Inilah sebenarnya yang dimaksud dengan menghormati dan menghargai jasa-jasa pahlawan.

Di Indonesia, sakralisasi terhadap pahlawan memang tidak ada. Dalam konteks ini kita bisa sedikit memberi penilaian bahwa masyarakat kita sudah maju dan modern. Akan tetapi satu sisi yang sangat ironis ialah tidak adanya penghormatan dan penghargaan yang berarti. Kenyataan ini menunjukkan bahwa bangsa kita memiliki karakter yang egoistik dan individualistik. Baik egoisme maupun individualisme sama-sama mengarahkan manusia untuk lebih mementingkan diri sendiri. Artinya, setiap individu di antara bangsa kita ingin dihargai dan dihormati tanpa harus menghargai dan menghormati orang lain.

Posisi pahlawan di negeri ini seperti angin berlalu. Mudah dilupakan. Perjuangan-perjuangan mereka hanya sebatas diakui: sebentuk pengakuan yang bersifat formalistik tanpa harus diresapi oleh hati nurani. Jejak perjuangan mereka tak banyak diminati karena pada kenyataannya bangsa kita jarang mengenal riwayat hidup pahlawannya sendiri. Sehingga tidak heran jika kemudian generasi-generasi muda kita lebih mengidolakan tokoh-tokoh atau pejuang-pejuang bangsa lain.

Minimnya pengetahua kita ihwal sejarah bangsa dan pejuang-pejuangnya pada sisi yang lain membuat kita tidak percaya diri untuk mengidolakan mereka. Alih-alih mengidolakan, mencoba menelusuri jejak perjuangannya saja kita seakan-akan merasa gengsi. Kita justru merasa lebih percaya diri jika menyebut tokoh-tokoh macam Abraham Lincoln, Che Guevara, Napolion Bonaparte dan lain sebagainya. Sikap seperti ini bukan berarti salah, akan tetapi hanya kurang tepat karena bersamaan dengan itu pejuang-pejuang kita yang tidak sedikit juga memiliki pemikiran-pemikiran brilian sengaja dilupakan atau tidak diapresiasi hanya karena kurang percaya diri.

Jika kepada pejuang-pejuang bangsa sendiri saja kita tidak percaya diri, bagaimana mungkin kita bisa meresapi dengan sepenuh hati perjuangan Pangeran Diponegoro yang tak pernah lelah bertempur melawan agresifitas Belanda di Magelang, Jawa Tengah? Itu hanya sebatas contoh. Masih banyak pahwalan-pahlawan kita yang jejak-jejaknya tak pernah kita gali. Tuanku Imam Bonjol (Sumatera Barat), Teuku Tjik Ditiro, Teuku Umar (Aceh), Sultan Hasanuddin (Sulawesi), Ketut Djelantik (Bali), Hasyim Asy’ari (Jombang) adalah sedikit dari nama-nama pejuang bangsa yang mungkin sudah dilupakan oleh karena minimnya kita membaca sejarah mereka.

Kita tidak bisa membayangkan sepuluh tahun atau dua puluh tahun ke depan generasi kita akan menghormati dan menghargai jasa pahlawan-pahlawan bangsa dalam bentuk yang seperti apa jika saat ini di perguruan-perguruan tinggi saja banyak mahasiswa yang tidak mengerti. Akankah kita menjadi bangsa yang besar sebagaimana dikatakan oleh Soekarno jika pahlawan-pahlawan itu kita lupakan jejak perjuangannya?

Kita memang harus banyak belajar kepada Jepang. Di sana pahlawan diabadikan dan diajarkan dengan baik kepada siswa-siswa sekolah agar tumbuh rasa cinta dan menjadi inspirasi generasi muda. Sedangkan di Indonesia, pahlawan bangsa nyaris (di)hilang(kan) jejak-jejaknya. Apakah ini pertanda bahwa kita tidak siap menjadi bangsa yang besar?

Merayakan Mimpi

2009-04-09T23:18:00.003+07:00

Kita semua berhak bermimpi. Tentu hanya sebatas mimpi. Tak ada yang melarang. Bangsa Indonesia diberi kebebasan penuh memimpikan sesuatu: tentang keadilan, kesejahteraan, persatuan, perdamaian, toleransi, bahkan bermimpi tentang sesuatu yang bersifat individual pun tak ada yang melarang.

Mimpi adalah hak seluruh warga. Hak kita semua. Sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, kran kebebasan bermimpi dibuka selebar-lebarnya. Sejak saat itulah para pejuang bangsa, seperti Soekarno dan Hatta, misalnya, memiliki mimpi-mimpi besar tentang bangsa yang baru merdeka ini.

Jika Soekarno memimpikan bangsa Indonesia yang kokoh persatuannya serta memiliki semangat nasionalisme yang kuat, maka Hatta juga memimpikan bangsa Indonesia memiliki konsep pembangunan ekonomi nasional. Sebab dengan begitu, bangsa ini akan keluar dari terjangan krisis multidimensi yang tak kunjung henti.

Mimpi Soekarno tentang persatuan dan nasionalisme yang kuat pada dasarnya terinspirasi oleh kata-kata Gibbon dan Arnold Toynbee: “a great civilization never, never goes down unless it destroys itself from within”. Suatu peradaban yang besar, demikian Soekarno menerjemahkan kata-kata itu, yang tinggi dan yang agung tidak akan hancur dan tenggelam kecuali jikalau merusak dirinya sendiri, memecah dirinya sendiri (Revolusi Belum Selesai: 2005: 242).

Mimpi Hatta saya kira lebih idealis daripada Soekarno. Pemabangunan ekonomi nasional dipandang lebih utama. Dalam salah satu pidato radionya yang disampaikan pada tanggal 11 Juli 1953, Hatta melontarkan salah satu mimpinya yang terinspirasi oleh pernyataan seorang sosialis asal Perancis, Charles Fourier: “Nous voulons batir un monde ou tout le monde soit heureux” atau “Kami mau membangun satu dunia yang di dalamnya setiap orang hidup bahagia” (Daoed Joesoef, Dia dan Aku, 2006: 235).

Seiring berjalannya waktu dan tuntutan situasi yang tidak sama, tentu mimpi-mimpi kedua tokoh itu ada yang perlu direvisi atau bahkan dirubah sama sekali. Itulah sebabnya Soeharto datang untuk melengkapi mimpi-mimpi mereka: pembangunan dan ketertiban harus segera digerakkan. Namun demikian, untuk meraih mimpi-mimpinya itu Soeharto mengawalinya dengan pertumpahan darah yang berlangsung pada 1 Oktober 1965-11 Maret 1966.

Melalui kedua peristiwa itulah Soeharto memimpikan dirinya sebagai sosok pejuang yang akan selalu dikenang. Ia membangun image sebagai pemberontak PKI, aktor utama di balik serangan umum 1 Maret 1949, dan lain sebagainya.

Cukup lama Soeharto mengendalikan Indonesia dengan mimpi-mimpi besarnya. 32 tahun. Tapi sayang ia tidak berhasil memertahankan posisinya. Sebab pada tanggal 21 Mei 1998, melalui Orde Reformasi, Habibie didaulat mencari mimpi-mimpi baru tentang Indonesia yang bermartabat.

Sungguh sial bagi Habibie. Tak ada waktu yang cukup banyak untuk menyusun mimpi-mimpinya. Mungkin ia tidak bakat menjadi “pemimpi handal” atau memang ia sama sekali tidak bermimpi tentang Indonesia masa depan.

Gus Dur, sosok karismatik yang dibesarkan di lingkungan pesantren, diberi kepercayaan penuh untuk mengganti posisi Habibie yang dinilai gagal. Salah satu mimpi yang ditawarkan oleh Gus Dur cukup simple: menciptakan rekonsiliasi atau perdamaian. Kenapa demikian? Karena pada waktu itu kelompok-kelompok separatis yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terus bermunculan. Gus Dur bermimpi bagaimana bangsa ini hidup rukun penuh toleransi di tengah keanekaragaman suku, agama, ras dan lain sebagainya.

Mimpi Gus Dur tidak tuntas. Masih banyak yang belum ia tawarkan. Gus Dur dilengserkan di tengah jalan. Rival-rival politiknya pun bertepuk tangan.

Bangsa ini sempat dibuat bingung dengan dilengserkannya Gus Dur. Ada yang bertanya-tanya: “Masihkah ada pemimpi(n) yang sanggup bermimpi tentang Indonesia baru yang menjanjikan?”

Tapi kebingungan itu tak bertahan lama. Sebab, Megawati Soekarno Puteri yang diam-diam ingin meneruskan mimpi ayahnya, bersedia mengganti posisi Gus Dur dengan semangat baru, gaya baru dan strategi yang baru pula. Megawati menjadi pemimpi(n) ke-5 yang diberi kesempatan untuk membawa bangsa Indonesia ke sebuah mimpi yang lebih cerah setelah era-era sebelumnya dinilai kurang maksimal.

Megawati memang lebih beruntung dibanding Habibie dan Gus Dur. Ia tidak lengser atau dilengserkan di tengah jalan. Mungkin, mimpi-mimpi Megawati dinilai lebih hebat dari kedua tokoh reformasi itu. Namun demikian, kehebatan mimpi-mimpi itu ternyata tak juga memuaskan hati rakyat. Pada Pemilu 2004, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) didapuk untuk memimpikan Indonesia yang maju dan mandiri.

Rakyat percaya akan mimpi-mimpi besar SBY tentang Indonesia yang memiliki Sumber Daya Alam begitu melimpah. Di bawah kendali SBY, rakyat berharap kekayaan SDA itu betul-betul dimaksimalkan sehingga kesejahteraan dapat segera dirasakan. Merasa dirinya diberi tanggung jawab, SBY dengan penuh optimis meyakinkan bahwa ia mempunyai mimpi yang lebih besar dibanding pemimpi(n)-pemimpi(n) sebelumnya. SBY kemudian dengan lantang berteriak: “Saya memimpikan BBM naik-turun. Adakalanya naik, adakalanya turun!”

Rakyat tidak paham. Semua hanya diam dan, di antara mereka, ada yang bergumam: “Seperti permainan yoyo saja!”

Mimpi tentang Indonesia adalah mimpi tentang perubahan. Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, semua telah memimpikan perubahan itu sendiri. Dan, kita sebagai rakyat, juga pernah memimpikan bagaimana rasanya perubahan itu terjadi. Walaupun hanya sebatas mimpi.

Kampanye

2009-04-05T20:22:00.005+07:00

Setiap kampanye partai politik digelar, kita dengan cukup cermat melihat bagaimana antusiasme para calon legislatif menyampaikan komitmen-komitmennya. Di hadapan ribuan massa, mereka seakan merayakan “ritual perjanjian” dengan penuh kesungguhan. Begitu memesona.

Di berbagai tempat, dengan atribut partai politik yang berbeda-beda, “ritual perjanjian” itu digelar begitu khidmat dan menarik. Tak ada yang cacat. Setiap calon legislatif menyampaikan komitmen-komitmennya untuk tetap melanjutkan perjuangan bangsa tanpa ragu (ihwal kemampuannya) sedikit pun.

Problem kebangsaan sepelik apa pun di mata mereka sangatlah sederhana. Mungkin sesederhana membalikkan telapak tangan. Karena itulah mereka mengajak kita untuk tidak salah pilih. Mereka meyakinkan rakyat sebagai figur yang betul-betul memperjuangkan aspirasi masyarakat.

***

Sewaktu masih kanak-kanak saya sering nonton kampanye digelar. Walaupun tempatnya agak jauh dari rumah, tetap saja saya bersama-sama teman sepermainan menghadirinya. Karena masih kecil tentu saja tidak ada tujuan atau motif politis apa pun. Kampanye waktu itu bagi saya hanyalah sebuah tontonan menarik yang sungguh mengasyikkan. Tidak lebih dari itu.

Jika saya menganggapnya sebagai hiburan yang – seakan-akan – kurang berarti, tapi bagi mereka yang sudah dewasa kampanye tidak jauh berbeda dengan pengajian-pengajian keagamaan. Ini kasus di daerah saya yang notabene pilihan politik masyarakatnya “dikendalikan” oleh kiai (ulama). Karena itu, partai yang banyak digemari ialah partai yang berasas Islam. Jadi dalam tulisan ini saya lebih mengkhususkan kampanye yang digelar oleh partai-partai berbasis Islam.

Menarik memang ketika saya mengingat-ingat kembali masa-masa di mana saya ikut berpartisipasi dalam sebuah kampanye. Minimal menghadiri walaupun tidak mendengarkan. Saya tidak tahu apakah yang lain juga seperti saya: hadir tapi tak banyak mendengarkan.
Tetapi walaupun demikian, saya masih ingat bahwa ketika partai-partai yang berasas Islam itu menggelar kampanye, sebesar dan sesederhana apa pun, pasti masyarakat datang berduyun-duyun. Tanpa harus banyak dikomando. Tujuannya ganda: mendengarkan janji-janji politikus sekaligus mendengarkan fatwa-fatwa kiai. Yang terakhir inilah biasanya yang membuat masyarakat antusias dan ikhlas menghadiri kampanye.

***

Saya tidak tahu persis apakah saat ini masyarakat di daerah saya masih demikian. Memang, dalam menyongsong Pemilu 2009 ini saya tidak mengikuti secara langsung dinamika politik di daerah asal saya. Tetapi walaupun demikian, saya masih bertanya-tanya: apakah kampanye di sana masih saja dianggap penting sebanding dengan pengajian-pengajian keagamaan? Semoga saja tidak! Sebab ketika sudah dewasa, saya dan teman-teman sepermainan baru sadar bahwa kampanye itu hanyalah medium menebar janji…

Penerbit yang Membunuh

2009-03-03T23:28:00.003+07:00

Fakta ihwal kebobrokan sebuah penerbitan nyaris tak pernah berakhir. Penulis buku, penerjemah, editor adalah pihak-pihak yang selalu dirugikan. Mereka menjadi korban dari sistem “kapitalisme” yang dikembangkan. Saya menyebutnya demikian karena mayoritas penerbit di Indonesia memperlakukan mereka seperti halnya “budak”, bahkan mungkin lebih dari itu.

Fakta mutakhir yang cukup menarik didiskusikan bukan lagi masalah gaji editor telat dan penerjemah dibiarkan merana. Tetapi nasib penulis yang sengaja dipasung demi menjaga keseimbangan bisnis yang dikelola oleh penerbit itu sendiri. Naskah buku yang sebelumnya dipesan terpaksa dikembalikan tanpa ada pertanggung jawaban sedikit pun.

Kasus inilah yang pernah menimpa saya beberapa waktu yang lalu. Sebuah penerbitan di Jogjakarta berinisial EN pernah mengontak saya untuk menggarap naskah biografi pendek berikut kriteria lengkap dengan honor yang dijanjikan. Walaupun deadlinenya sangat singkat, sekitar 15 hari, saya tetap menyanggupinya dengan harapan kelak kerjasama ini tetap berlanjut. Harapan ini saya pancangkan dalam-dalam karena walaupun penerbit tersebut relatif berusia muda di Jogjakarta, namun buku-buku yang diterbitkan tidak kalah dengan penerbit-penerbit besar lainnya. Buku Para Algojo Tuhan dan Roberta Cowel’s Story adalah dua terjemahan yang saya kira cukup laris dan berbobot.

Atas dasar itulah saya menyanggupi naskah yang dipesan penerbit tersebut dengan kesepakatan “jual putus”. Waktu 15 hari saya manfaatkan betul untuk merampungkan biografi itu. Saya betul-betul bekerja keras untuk menyelesaikannya. Karena bagaimana pun saya bekerja dengan satu komitmen dan keyakinan: sekali jujur dan tepat waktu, maka penerbit akan terus memercayainya. Penulis maupun penerjemah lainnya saya kira juga demikian. Artinya, ketika penerbit memberikan kepercayaan penuh mereka pasti bekerja dengan cukup profesional. Inilah yang menjadi pegangan penulis buku pada umumnya. Sangat jarang penulis berbuat semena-mena kepada penerbit kecuali penerbit itu sendiri menzalimi hak-hak mereka.

Karena itu, waktu 15 hari bagi saya sebenarnya sangatlah pendek walaupun pada akhirnya saya mampu menyelesaikan naskah itu berdasarkan deadline yang diberikan.

Setelah naskah diserahkan, sebagaimana kesepakatan, pihak penerbit memberi waktu sekitar satu minggu untuk membayar honor, jelasnya awal bulan. Kabar baik bagi seorang penulis maupun penerjemah biasanya adalah saat saat akan menerima honor, gaji atau royalti. Maklum, mereka pada umumnya hidup dengan tulisan. Mulai dari biaya kuliah hingga bayar kost-kostan semuanya lewat tulisan. Bahkan yang statusnya sudah berkeluarga sekalipun biaya hidup sehari-harinya ditopang melalui dunia tulis menulis.

Ketika awal bulan tiba, saya mendatangi salah satu staf penerbit tersebut untuk menagih honor yang telah dijanjikan. Saya tidak tahu nasib apa yang sedang menghinggapi. Hari itu sepertinya menjadi hari yang sangat buruk sepanjang hidup saya sejak memilih bergulat dengan dunia tulis-menulis. Tanpa saya duga sebelumnya, melalui salah satu stafnya penerbit tersebut menyampaikan bahwa naskah biografi yang telah saya buat tidak jadi diterbitkan. Alasannya, kondisi keuangan penerbit sedang tidak stabil. Kalau terpaksa diterbitkan, demikian penuturan pimpinan penerbit tersebut kepada saya, maka akan sangat merugikan.

Saya betul-betul tidak menerima dengan keputusan yang sangat merugikan itu. Pasalnya, naskah yang saya buat akan dikembalikan tanpa ada honor sebagaimana telah disepakati. Setelah beberapa hari saya klarifikasi lagi terkait nasib naskah itu, pihak penerbit tetap tidak mau bertanggung jawab. Bahkan dengan seenaknya pimpinan penerbit tersebut menyuruh saya agar naskah itu dilempar ke penerbit lain.

Kasus tersebut mungkin bukan yang pertama kali terjadi di sebuah penerbitan khususnya di Jogjakarta. Dengan kekecewaan yang sangat mendalam saya menyayangkan sikap penerbit yang tidak mau bertanggung jawab itu. Saya betul-betul merasa dirugikan karena sangat jelas bahwa yang meminta naskah biografi itu adalah pihak penerbit, bukan saya sendiri yang mengajukan.

Berangkat dari kasus “aneh” itulah saya berharap kepada para penulis untuk tidak gegabah menerima pinangan penerbit yang biasanya datang dalam momen-momen tertentu. Kecuali dibayar sekian persen selama proses penulisan sebagai bentuk kepercayaan dan penghargaan. Sebab yang paling utama dipertimbangkan oleh penerbit bukanlah reputasi melainkan untung rugi. Sehingga tidak heran banyak penulis yang nasibnya terkatung-katung. Mereka hanya dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan pragmatis. Pragmatisme dalam konteks ini mengacu pada orientasi bisnis yang begitu kuat tanpa memertimbangkan jalinan hubungan yang baik dengan penulis. Misalnya, dalam kasus yang lain, buku-buku yang laris dan bahkan Best Seller sekali pun masih saja menyisakan sekian persoalan antara penerbit dan penulisnya. Mulai dari persoalan royalti hingga ketidakjelasan status: apakah menggunakan sistem royalti ataukah jual putus. Persoalan tersebut hingga kini masih banyak terjadi.

Dengan demikian, sebagai penulis tentu tidak etis apabila kita diam dan sekali-kali hanya menggumam. Sudah sepantasnya kita menggugat industri penerbitan yang bercorak kapitalistik dan merugikan itu. Saya khawatir jika penerbit-penerbit semacam itu terus tumbuh dan berkembang, maka nasib penulis menjadi terancam. Bukankah corak dari sistem kapitalisme adalah pemerasan?!

Umat Muslim Jangan Malas Berpikir

2009-02-21T04:01:00.003+07:00

Islam adalah agama yang mengidealkan terciptanya masyarakat berperadaban tinggi. Nilai-nilai moral, spiritual dan keadilan sosial (social juctice) adalah di antara beberapa ajaran Islam yang diperjuangkan oleh Rasulullah Saw di tengah situasi masyarakat (Arab) yang masih dipenuhi gelapnya ilmu pengetahuan (jahiliyah). Peradaban Islam yang diperjuangkan oleh Rasulullah tidak lain adalah peradaban yang bersumber langsung dari al-Quran.

Namun demikian, kenapa umat muslim dewasa ini menjadi umat yang terbelakang peradabannya? Kenyataan ini memang tidak bisa dipungkiri. Asumsinya, tidak semua muslim itu “Islami”---dalam konteks cara berpikir dan prilakunya. Demikian juga sebaliknya. Karena itu, jika peradaban Islam tenggelam di tengah tegak dan bangkitnya peradaban Barat, bukan berarti al-Quran yang menjadi rujukan utama umat muslim sudah tidak relevan lagi. Justru yang pantas dikoreksi dalam konteks ini ialah kontruk berpikir umat muslim sendiri.

Cara pandang mereka dalam menatap masa depan sangat kaku, konservatif dan jauh dari semangat al-Quran. Karena itu, peradaban Islam sejauh ini masih belum benar-benar berbasis (nilai-nilai) al-Quran.

Mayoritas umat muslim dewasa ini masih terlena dengan romantisme masa silam. Mereka malas berpikir. Tidak kreatif. Hal-hal yang “berbau Barat”, dalam konteks apa pun, selalu dianggap sebagai tidak Islami dan jauh dari sunnah Rasulullah. Itulah sebabnya kenapa kemudian Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad Abduh, dua filsuf muslim berpengaruh, menyatakan bahwa bangsa Eropa sebenarnya lebih dekat dengan Islam. Yakni, Islam yang berasas pada al-Quran. Bukan Islam yang dilakoni kaum muslim saat ini dan generasi sebelum mereka.

Pernyataan ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa peradaban Barat sesungguhnya berasas pada nilai-nilai yang terkandung dalam al-Quran. Sebaliknya, umat muslim dengan peradabannya saat ini begitu jauh dari pelita al-Quran.

Dalam pandangan Dr. Muhammad Ahmad Khalafallah dalam Masyarakat Muslim Ideal (2008), pernyataan dua filsuf besar muslim tersebut sebenarnya menjelaskan ihwal perbedaan antara Islam sebagai akidah keagamaan dan Islam sebagai gerakan sejarah. Islam sebagai akidah keagamaanlah yang memandu bangsa Barat menemukan solusi yang cerdas bagi problem kehidupan modern.

Islam sebagai akidah keagamaan diserap dari al-Quran dan dijelaskan oleh Rasulullah. Itulah yang dipakai oleh kaum muslim generasi awal. Sementara itu, Islam sebagai gerakan sejarah adalah peristiwa-peristiwa kemasyarakatan yang digumuli kaum muslim dalam lingkup kesejarahan. Islam jenis inilah yang mempengaruhi kondisi mereka sehingga jauh dari petunjuk Allah Swt.

Dengan demikian, untuk mewujudkan peradaban Islam yang gemilang, kita harus kembali kepada nilai-nilai yang terkandung dalam al-Quran. Tentunya dengan pemaknaan yang komprehensif dan kontekstual. Tidak hanya mengekor pada peristiwa masa lalu (sejarah) yang situasi dan kondisi sosio-kulturlnya berbeda.

Hal ini penting diteguhkan sebab tidak sedikit dari kelompok-kelompok Islam tertentu yang selalu memposisikan diri sebagai “penentang” peradaban Barat. Dengan sekuat tenaga mereka mencoba menghindari sesuatu yang disinyalir berbau Barat. Alasannya sederhana, Barat dengan peradabannya dianggap tidak Islami alias kafir. Padahal tanpa disadari, kemajuan teknologi yang saat ini kita nikmati diprakarsai oleh bangsa-bangsa “kafir” tersebut. Lalu pantaskah kemudian kita bergumam dengan sedikit melecehkan, bahwa Barat itulah musuh utama yang harus dimusnahkan?!

Dengan demikian, menjadi tugas utama umat muslim generasi sekarang untuk lebih mawas diri dan berupaya dengan sekuat tenaga dalam mengoreksi sikap dan prilaku ekslusif yang membuat peradaban Islam sendiri tenggelam.

Apabila engkau ingin membaca kehidupan
yang membentang bagaikan buku terbuka
Jangan kau biarkan sepercik nyala terlepas dari obornya!
Bacalah buku yang lekat di hati itu
dengan sikap ramah penuh pengertian.
Jangan kau jelajahi negerimu
bagai kelana kembara di negeri orang

Demikian Muhammad Iqbal mengingatkan dalam salah satu syairnya. Dalam pandangan penyair yang juga filsuf asal Pakistan itu, kita sebenarnya telah lekat dengan Islam itu sendiri. Namun, ironisnya, banyak aspek ajaran Islam yang tidak dapat dipahami. Sehingga pada satu sisi kita seperti terasing di negeri sendiri, dan pada sisi yang lain kita (hanya) menyaksikan gemerlap kehidupan di luar Islam sedemikian megahnya.

Bukankah realitas semacam ini sangat paradoks dengan puluhan abad yang lalu di mana peradaban Islam bangkit dan tegak menjulang?

Proyek Politik di Balik Fatwa Haram Golput

2009-01-09T01:42:00.005+07:00

Pada Pemilihan Umum 2009 nanti kita kembali akan melihat sebuah pertunjukan politik di mana agama tetap dijadikan sebagai instrumen strategis dalam meraih suara. Hal ini tak lepas dari fatwa haram bagi golput (golongan putih) yang diusulkan Hidayat Nurwahid beberapa waktu yang lalu. Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini meminta agar MUI (Majelis Ulama Indonesia) mengeluarkan fatwa haram bagi mereka yang memilih tidak berpartisipasi dalam Pemilu nanti.

Secara tidak langsung Hidayat Nurwahid mencoba meredam manuver Gus Dur yang jelas-jelas mengkampanyekan golput. Bagi Gus Dur, golput adalah hak konstitusional warga negara dan juga bagian dari demokrasi yang tetap harus dijunjung tinggi. Tetapi sebaliknya, dalam pandangan Hidayat Nurwahid yang juga dikenal sebagai tokoh Islam inklusif, memberi ruang bagi kemungkinan adanya golput berarti membiarkan negeri ini berada dalam situasi yang serba sulit. Golput menurutnya bukanlah solusi yang tepat dalam membangun dan memperjuangkan cita-cita bangsa ini. Apalagi di tengah krisis multidimensional yang tak kunjung reda, golput jelas bukanlah pilihan sikap yang rasional.

Saya tidak menyalahkan sikap politik Gus Dur maupun Hidayat Nurwahid dalam konteks kebebasan berpendapat. Jika Gus Dur mengkampanyekan golput karena ia melihat telah terjadi cacat hukum di lingkungan partai-partai sehingga tidak layak dipilih, maka usulan Hidayat Nurwahid lebih disebabkan kekhawatirannya atas partisipasi rakyat yang kian menurun sehingga ia butuh MUI bertindak sesuatu (baca: mengharamkan). Pada tahun 1999 tercatat 10,40 persen jumlah orang yang tidak menggunakan hak pilih. Kemudian jumlah itu meningkat menjadi 23,34 persen pada Pemilu 2004.

Dengan demikian, sebagai upaya antisipatif terhadap membengkaknya angka golput, maka Hidayat Nurwahid merasa perlu memilih sikap yang tegas: haram bagi golput! Dalam pandangan penulis, sikap politik Hidayat Nurwahid tidak salah hanya saja kurang tepat. Ketidaktepatan itu terkait dengan usulannya kepada MUI (bahkan kepada NU dan Muhammadiyah) sebagai lembaga yang dianggap representatif. Dalam konteks ini secara tidak langsung Hidayat Nurwahid telah menggunakan lembaga atau otoritas keagamaan sebagai sarana mensosialisasikan gagasannya. Padahal kita tahu bahwa konsekuensi dari semua itu tidak lain ialah terseretnya agama ke dalam wilayah politik yang dalam bahasa Lord Hailsham merupakan "pelacuran terhadap kesejatian agama" itu sendiri.

Selain itu saya kira Hidayat Nurwahid lebih paham bahwa membengkaknya angka golput di negeri ini ada banyak faktor. Mulai dari yang bersifat administratif hingga mereka yang sengaja tidak menggunakan hak politiknya. Yang terakhir ini juga bermacam-macam: ada yang karena kecewa dengan kinerja pemerintah dan ada juga yang bingung dengan banyaknya partai-partai politik sehingga memilih diam (tidak ikut berpartisipasi).

Bagi mereka yang memilih golput karena lebih melihat kinerja pemerintah yang mengecewakan, saya kira tidak bisa dipersalahkan begitu saja. Partai-partai politik seharusnya melihat gejala ini sebagai fenomena yang harus dipecahkan dengan penanganan yang lebih diterima secara rasional. Misalnya meminimalisir janji-janji politik dan mengedepankan agenda-agenda yang bersifat riil bagi kehidupan masyarakat. Partai politik sudah saatnya turun langsung ke wilayah-wilayah yang secara geografis sulit mendapatkan akses. Kegiatan ini harus berlangsung secara terus-menerus. Bukan kemudian menunggu momen Pemilu. Jalan seperti ini ditempuh guna mengembalikan kepercayaan masyarakat bahwa eksistensi Partai Politik tidak lain adalah sebagai sarana penyalur aspirasi.

Selama ini yang terjadi sebaliknya. Banyaknya Partai Politik bukannya semakin mencerahkan. Tetapi membuat masyarakat bingung. Satu sisi mereka dituntut memilih Partai Politik sesuai dengan hati nuraninya dan pada sisi yang lain nurani mereka tidak tergerak untuk memilih. Ini terjadi karena perubahan tak lebih hanyalah sebentuk slogan daripada kenyataan hidup.

Persoalan golput sebenarnya adalah persoalan kepercayaan. Karena itu, jika ingin menyelesaikan persoalan ini tidak lain ialah dengan cara memperbaiki citra itu sendiri. Sudah cukup janji-janji politik terekam dalam telinga masyarakat. Yang mereka inginkan ialah realisasi yang bersifat konkrit dari janji-janji tersebut. Tidak lebih. Dan, ketika janji-janji politik itu tidak terpenuhi maka golput menjadi pilihan sikap yang dianggap realistis dan logis. Sikap golput dalam konteks ini juga harus kita pandang sebagai bentuk protes di mana kepercayaan yang mereka berikan telah dinodai.

Dengan demikian, sikap yang bijak dalam menyelesaikan persoalan ini tidak kemudian menggunakan lembaga keagamaan sebagai payung hukum. Jika golput dianggap sebagai penghambat terhadap cita-cita bangsa, pemerintah seharusnya mengedepankan keadilan dan membela hak-hak mereka yang tertindas. Saya yakin di antara mereka yang memilih golput alasannya sederhana: kebijakan-kebijakan pemerintah tidak berpihak!

Kalau kenyataannya memang seperti itu, kenapa harus menggunakan fatwa haram? Bukankah Hidayat Nurwahid telah paham bahwa kondisi psikologi kebanyakan rakyat Indonesia masih labil akibat krisis multidimensional pada satu sisi dan merebaknya kasus korupsi pada sisi yang lain sehingga di antara mereka memilih golput sebagai bentuk kekecewaan.

Karena itu, sangat disayangkan jika fatwa haram tersebut adalah bagian dari proyek politik di mana agama dijadikan sebagai tunggangan empuk untuk mengelabui rakyat.

Simbolisasi Agama

2008-12-03T01:05:00.001+07:00

Simbolisasi agama (Islam) agaknya tetap menjadi salah satu tema yang cukup menarik diperbincangkan. Bagi sebagian besar partai-partai politik yang jelas-jelas mengatasnamakan diri sebagai partai berasas Islam, nilai tawar agama menjadi alternatif yang sangat strategis untuk meraih dukungan pada pemilu 2009 nanti.

Di Indonesia, simbolisasi agama (Islam) begitu kuat. Hal ini setidaknya terlihat mulai dari asas partai hingga lambang atau logo yang digunakan bercorak serba Islami. Dalam konteks ini, agama dengan simbol-simbolnya seakan menjadi instrumen politis yang dianggap paling strategis untuk meraih dukungan. Agama disadari memiliki daya pikat tersendiri dalam menggiring pemeluknya untuk berbuat sesuatu.

Jika kita bertanya pada Karl Marx kenapa agama begitu memikat, ia pasti akan menjawab sederhana: “agama itu candu”. Lebih ironis lagi, jika pertanyaan itu dialamatkan pada A.N. Wilson, dengan cukup berani dan tegas ia pasti akan menjawab: “Marx menggambarkan agama sebagai candu; tetapi agama jauh lebih berbahaya daripada candu. Agama tidak membuat orang tertidur…”

Agama dengan simbol-simbolnya, disadari maupun tidak, telah lama mewarnai konstelasi politik Indonesia. Celakanya, masyarakat Indonesia pada umumnya lebih tertarik pada penampakan simbol tanpa melihat esensi di balik simbol-simbol tersebut. Itulah sebabnya pada tahun 1972 Nurcholis Madjid di Taman Ismail Marzuki (TIM) lewat pidatonya mengkritik dengan keras praktik politik yang tidak mendewasakan itu.

Pernyataan Cak Nur pada waktu itu yang cukup populer ialah: “Islam, yes; Partai Islam, no!” Pernyataan yang mengundang kontroversi berkepanjangan itu merupakan penegasan beliau ihwal pentingnya esensialitas keberagamaan sebagai sarana menuju yang transenden. Islam jangan sampai diseret pada ranah politik yang serba spekulatif dan konspiratif.

Menurut Dr. Yudi Latif (2006), upaya Cak Nur dalam mengarahkan umat kepada nilai-nilai esensial Islam pada satu sisi karena kemunculan Orde Baru yang telah meminggirkan politik Islam. Dan pada sisi yang lain, kebenciannya terhadap ideologi komunisme mendorong rezim militer mempromosikan pengajaran agama. Akibatnya, saat Islam politik mandul, ketertarikan orang-orang terhadap Islam justru kian meningkat. Atas dasar itu ia sampai pada kesimpulan: “Islam, yes; Partai Islam, no!”.

Pada Pemilu tahun 2009 ini, kita akan melihat pertunjukan-pertunjukan politik yang tidak akan jauh berbeda – untuk tidak mengatakan lebih “mengerikan” – dibanding dengan Pemilu-pemilu sebelumnya. Simbolisasi agama kembali akan menghiasi panggung-panggung politik. Di sini, yang terlihat bukan “kebenaran” melainkan “kepentingan”.

Itulah konsekuensi politik yang dengan terpaksa harus kita terima sebagai akibat dari dinamika yang tidak sehat. Nilai-nilai esensial agama tidak dimaknai sebagai pendorong kesalehan sosial. Demikian juga politik tidak dimaknai sebagai sarana di mana kepentingan yang berbeda-beda itu sejatinya bermuara pada satu tujuan: keadilan sosial (social juctice).

Pelacuran agama dengan politik sungguh menjadi pemandangan yang tidak mengenakkan di negeri ini. Seakan tidak pernah berakhir. Fenomena inilah yang mengingatkan saya pada pernyataan populer Lord Hailsham: “Introduksi gairah keagamaan ke dalam politik adalah pertanda berakhirnya kejujuran politik, introduksi politik ke dalam agama adalah pelacuran terhadap kesejatian agama”.

Apa yang dikuatirkan oleh penulis buku The Dilemma of Democracy itu setidaknya menemukan titik relevansinya ketika kita melihat begitu banyaknya politisi-politisi “kelas teri” yang “pesakitan”: kekuasaan atau jabatan tidak dimaknai sebagai panggilan nurani. Demikian juga dengan agama seringkali dijadikan sebagai “tunggangan empuk” untuk meraih kepentingan-kepentingan yang bersifat pragmatis. Di sini, yang tampil ke permukaan tentu saja bukanlah individu-individu religius di mana agama seharusnya dijadikan sebagai basis dari moral capital, melainkan munculnya individu-individu yang mengalami split personality (kepribadian yang terpecah, gamang).

Saya tidak sedang berada dalam posisi Partai-partai Politik yang sekuler (dalam arti yang sama sekali tidak menggunakan Islam sebagai label atau asasnya). Saya hanya ingin menunjukkan bahwa simbolisasi agama dalam gelanggang pertarungan politik di Indonesia sangat dilematis. Jauh lebih dilematis di banding dengan Partai-partai sekuler. Hal ini setidaknya bisa kita baca dari agenda-agenda politik yang tidak mempunyai kontribusi apa-apa selain kasus korupsi yang kian merajalela.

Lalu, apa kemudian arti penting dari simbolisasi agama kalau bukan karena tuntutan kekuasaan. Citra Partai Politik kini sungguh mulai retak. Dan sepertinya kita kebingungan: antara harap dan cemas saling menikam.

Keputusan "Mengejutkan" Sri Sultan

2008-11-03T21:16:00.003+07:00

Tanggal 28 Oktober 2008, di Alun-alun Utara Keraton Jogjakarta, puluhan ribu rakyat berdesakan. Mereka begitu antusias menghadiri acara Pisowanan Agung (Pertemuan Akbar) antara sultan dan rakyatnya. Meski awan nampak mendung dan sesekali terguyur hujan, acara sakral tersebut masih berlangsung begitu khidmat.

Sultan Hamengku Buwono X, figur yang disayangi sekaligus disegani masyarakat Jogja, sudah tidak lagi “tertarik” untuk memperpanjang jabatannya sebagai gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta. Pernyataan ini sebenarnya sudah dipertegas pada Pisowanan Agung tahun 2007 yang lalu. Sebagian besar masyarakat Jogja sebenarnya masih bertanya-tanya, kenapa Sultan tiba-tiba memutuskan sikapnya yang mengejutkan itu. Semua masih serba tanda tanya. Tak ada yang tahu maksud Sultan. Kalaupun ada, itu mungkin hanya prediksi. Sebatas mereka-reka.

Kini, teka-teki itu sudah terjawab. Sultan dengan tegas menyatakan mundur dari pencalonan gubernur tahun 2009 semata untuk mengabdi kepada bangsa Indonesia secara lebih luas, sebentuk pengabdian yang memungkinkan Sultan ikut bertarung pada Pilpres tahun 2009. Sultan memang bersedia dirinya dicalonkan menjadi Presiden. Itu dikatakannya pada Pisowanan Agung kemarin. Walaupun partai yang dikendari Sultan, Partai Golkar, belum memberikan rekomendasi kepada kader-kadernya, termasuk kepada Sultan, untuk bertarung di arena Pilpres 2009.

Kesediaan Sultan untuk ikut Pemilihan Presiden, setidaknya bagi masyarakat Jogja, sangat dilematis. Satu sisi Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) Jogjakarta masih belum tuntas. Dan pada sisi yang lain, banyak masyarakat Jogja yang masih sayang Sultan dan tidak rela jika ia ikut bertarung memperebutkan kursi RI I.

Arena yang penuh dengan intimidasi dan manipulasi politik inilah yang memberatkan hati masyarakat Jogja untuk mendukung langkah Sultan. Meskipun mereka sadar bahwa keinginan Sultan merupakan bagian dari komitmen yang luhur. Namun, mereka tidak mau menerima konsekuensinya jika pada akhirnya nanti Sultan dicemooh, dihujat dan dicaci maki oleh sekelompok masyarakat di Indonesia yang tidak senang dan tidak mendukung.

Itu memang konsekuensi politik. Tetapi bagi masyarakat Jogja yang masih setia dan patuh kepada Sultan, itu sangat menyakitkan hati.

Buruh

2008-10-24T04:43:00.002+07:00

Jika ada sebuah pernyataan sejarah yang mengungkap ihwal kesejahteraan kaum buruh di negeri ini, maka itu tak lebih hanyalah sebentuk kebohongan belaka. Sebab bagaimana pun "buruh" dan "kesejahteraan" seakan menjadi dua kata yang sangat paradoks. Eksistensi kaum buruh tak lebih hanya dianggap sebagai "pelengkap hidup" yang hak-haknya diabaikan dan nasibnya diperas oleh kaum pemodal (kapital).

Karena itu, mengungkap kembali sejarah eksistensi buruh berarti mencoba mengorek luka yang mereka derita: betapa penindasan seakan sudah menjadi "takdir" yang mesti diterima.

Persoalan buruh memang tidak hanya terjadi di Indonesia saja. Di Eropa, gelombang protes kaum buruh jauh lebih besar. Mereka tidak hanya menuntut perbaikan nasib yang selalu diperas oleh para pemodal. Tetapi lebih dari itu mereka menuntut supaya payung hukum yang diberikan oleh pemerintah lebih jelas dan tidak menindas. Itulah sebabnya gerakan yang dipelopori oleh Waitling (1808-1871), tokoh berpengaruh yang pernah menggabungkan diri dengan Serikat Buruh Bunder Der Gerechten (Serikat Kaum Adil), cukup agresif melakukan pemberontakan-pemberontakan. Pada 1938, ketika melihat kondisi buruh yang memperihatinkan, ia memublikasikan brosurnya yang berjudul: "Umat Manusia, Bagaimana Keadaannya dan Bagaimana Seharusnya."

Gagasan yang tertuang dalam tulisan itu merupakan sebentuk perlawanan terhadap sistem kapitalistik yang rakus dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan universal. Waitling sadar bahwa kapitalisme merupakan virus yang tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk membendungnya. Karena itu dalam konteks ini keterlibatan pemerintah sangat dibutuhkan untuk mengendalikan arah ekonomi bangsa ke depan.

Hal ini penting diteguhkan sebab pemerintah dengan segala kebijakannya sama sekali tidak memihak. Apalagi sistem perburuhan selama ini sangat ditentukan oleh dua sistem ekonomi dunia, yakni kapitalisme dan sosialisme. Jika dalam kapitalisme kaum buruh dieksploitasi sedemikian rupa, maka dalam sosialisme posisi kaum buruh sangat diuntungkan: mereka ditempatkan sebagai pelopor utama perubahan dan kepemimpinan dalam sebuah negara. Namun demikian, setelah sosialisme ambruk akibat perang dingin (cold war) yang ditandai dengan pembubaran Uni Soviet, kapitalisme seakan tak terbendung untuk menancapkan taring hegemoninya di dunia. Akibatnya, kaum buruh dengan mudah dikendalikan. Mereka ditindas. Hak-haknya dipasung. Sementara pemerintah tanpa sadar melakukan "perselingkuhan politis" demi keuntungan yang bersifat pragmatis.

Kini, di tengah semakin mencekamnya hegemoni kapitalisme global yang membuat ambruknya perekonomian sebuah negara, pemerintah bukannya berupaya melakukan pembelaan yang sanggup menjamin hak-hak dan kesejahteraan buruh. Bahkan, meminjam bahasanya Abdul Jalil dalam buku Teologi Buruh (2008), buruh sering di-set up sebagai bagian dari sistem produksi dengan metafora mesin sehingga melahirkan persepsi bahwa perusahaan adalah "mesin pencetak uang" dengan bahan bakar "keringat buruh".

Kondisi dilematis semacam ini semakin menguatkan asumsi bahwa pemerintah dengan mudah telah dijadikan tunggangan empuk kapitalisme global. Sehingga inisiatif atau ikhtiar apa pun yang diproyeksikan pemerintah demi kesejahteraan buruh tak lebih hanyalah bagian dari agenda-agenda politis untuk mempertahankan kekuasaan. Mulai dari masa Orde Baru sampai era reformasi saat ini masalah perburuhan masih menjadi sesuatu yang rumit, hingga kemudian lahirlah UU No. 13 tahun 2003.

Buta Aksara

2008-09-12T04:25:00.001+07:00

Jika peradaban sebuah bangsa diukur dari tingkat membaca atau melek huruf di kalangan penduduknya, maka Indonesia menjadi salah satu negara yang mesti berbenah. Sebab, angka buta huruf di negeri ini mencapai kurang lebih 5,39 juta orang. Jumlah itu terdiri dari 2,80 juta orang usia 10-44 tahun dan 2,59 juta orang usia 44 tahun ke atas.

Kalau kita analisis lebih jauh, salah satu faktor utama yang menyebabkan bengkaknya angka buta huruf adalah tingkat pendapatan ekonomi yang sangat rendah. Dengan pendapatan yang sangat minim tentu saja mereka semakin terasing dari dunia pendidikan. Ketika sudah terasing, jadilah mereka sebagai kaum terbelakang yang hanya pasrah dan diam dengan kenyataan yang tengah terjadi.

Pernahkah mereka berpikir kelak akan menyekolahkan anak-anak mereka jika pendapatan yang dimiliki hanya cukup untuk kebutuhan makan dan minum? Bukankah pendidikan (formal) saat ini bisa ditempuh dengan biaya yang sangat mahal?

Ironis memang ketika pemerintah pada satu sisi mencanangkan agenda pemberantasan buta huruf tetapi pada sisi yang lain tingkat kesejahteraan rakyat tidak dijamin. Bahkan di tengah dilema semacam itu biaya pendidikan seakan-akan di-setting hanya untuk kaum beruang. Bagi siapa saja yang berasal dari keluarga tidak mampu, bersiap-siaplah menjadi kaum terbelakang. Orang miskin memang “dilarang” sekolah. Itulah setidaknya realitas yang benar-benar terjadi saat ini.

Randal Collin dalam ''The Credential Society; An Historical Sosiology of Education Stratification'' menyinggung tentang wajah buram pendidikan yang masih menyisakan persoalan berupa nasib masyarakat miskin yang kesulitan mendapatkan pendidikan. Pendidikan bagi mereka merupakan sesuatu yang langka yang untuk mendapatkannya sangat mustahil. Sehingga sepanjang sejarah hidupnya, yang miskin tetaplah miskin sedangkan yang kaya tetaplah kaya dengan menikmati pendidikan dengan segala fasilitasnya.

Realitas keberpihakan di atas pada dasarnya sudah tidak menjadi rahasia umum lagi. Pendidikan sudah kehilangan nilai substansialnya dengan menempatkan yang kaya di atas segala-galanya. Padahal dalam UUD 1945 pasal 31 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dalam konteks ini, berarti tidak ada dikotomi antara yang kaya apalagi yang miskin untuk sama-sama mendapatkan pendidikan.

Namun, apa yang terjadi sepanjang sejarah perjalanan pendidikan di Indonesia? Aplikasi dari UUD 1945 berjalan timpang dan tidak mampu diterjemahkan ke dalam realitas yang lebih konkret. Sehingga yang menjadi korban tetaplah mereka yang tergolong miskin alias tak berduit. Fenomena ini tentu saja memunculkan pesimisme yang begitu berlebihan di kalangan mereka untuk ikut serta mengenyam pendidikan. Sebab, bagaimana pun UUD 45 tidak lebih hanya sebagai konstitusi buram yang sudah tidak bisa lagi menjamin rakyat miskin menjadi cerdik pandai.

Fenomena yang belakangan ini masih menjadi perdebatan hangat inilah yang oleh Randal Collin disebut sebagai stratifikasi dalam dunia pendidikan. Sebuah pendidikan yang telah menyebabkan rakyat berkelas-kelas, di mana orang miskin (benar-benar) ''dilarang'' sekolah.
Jika demikian yang terjadi, mungkinkah pendidikan masih menjadi instrumen pembebasan untuk benar-benar memanusiakan manusia? Sebab, kalau kita amati sepanjang sejarah eksistensinya, pendidikan di Indonesia masih menyisakan persoalan yang amat krusial. Di antaranya adalah berupa nasib masyarakat miskin yang hingga kini belum menemukan titik kepastian. Dengan demikian, pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia, khususnya dalam konteks keindonesiaan, dibutuhkan pemaknaan konkret yang menyentuh pada tataran substansif. Sebab, hal itu lebih mengedepankan spirit untuk benar-benar melenyapkan stratifikasi dalam dunia pendidikan. Sehingga pada akhirnya pula pendidikan tidak hanya dinikmati oleh para elite, akan tetapi yang miskin pun akan menikmatinya sebagaimana tertuang dalam UUD 1945.

Pedagogik kenamaan Paulo Freire dalam sebuah tulisannya yang berjudul "Pedagogy of Hope" (1994) mengatakan, bahwa tujuan pendidikan bukanlah berpihak kepada partai ini atau partai itu, juga agama ini agama itu, yang sektarian atau ideologis, (apalagi antara yang kaya dengan yang miskin), melainkan pada tujuan pendidikan untuk "pembebasan".
Ungkapan seorang Paolu Freire di atas pada dasarnya terinspirasi oleh tujuan fundamental pendidikan yang saat ini disalahkaprahkan. Pendidikan telah diposisikan pada arah yang membingungkan dengan membuat jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin. Sehingga melihat kondisi dilematis ini, Paulo Freire dengan tegas mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk "pembebasan".

Kondisi serupa sebenarnya juga tengah kita alami di negara yang semakin hari semakin dijangkiti aneka ragam persoalan. Pendidikan yang sejatinya diperuntukkan bagi seluruh warga negara Indonesia, pada kenyataannya hanya dinikmati oleh orang-orang yang masuk kategori kaya. Akibatnya, sangat banyak saudara-saudara kita yang telantar sehingga harus rela berkutat dengan kebodohan (buta huruf). Semua ini disadari atau tidak, adalah merupakan implikasi yang kontraproduktif dengan cita-cita luhur negara kita yang ternyata masih mencita-idealkan terwujudnya "kecerdasan semua warga."

Berangkat dari kondisi dilematis semacam itulah maka tujuan pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia harus dikembalikan; bahwa semua warga negara Indonesia (yang kaya maupun miskin) juga sama-sama berhak mendapatkan pendidikan. Sehingga ketika pendidikan sudah tidak lagi diskriminatif, dalam artian memberikan kesempatan kepada yang miskin, maka pada gilirannya fenomena buta huruf yang terus mengalami peningkatan dapat ditanggulangi.

Catatan Getir Seorang “Aktivis Pinggiran”

2008-08-27T01:57:00.003+07:00

Dulu, sewaktu saya masih kecil, saya selalu membayangkan gerakan mahasiswa (entah itu apa namanya) ibarat sepasukan tempur yang rela mempertaruhkan nyawa hanya demi sebuah keadilan sosial (social justice) yang dicita-citakan.

Memang, apa yang selalu saya bayangkan itu merupakan sebuah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Mereka – para mahasiswa yang tergabung dalam sebuah organisasi atau pergerakan – tak pernah lelah memerjuangkan keadilan dan menentang dengan keras sebuah rezim yang mereka sebut “otoriter.” Rezim Orde Baru setidaknya menjadi sample yang bisa membuktikan bagaimana gerakan mahasiswa pada waktu itu betul-betul bertaring dan ditakuti. Puncaknya, pada tahun 1998 (waktu itu saya masih duduk di bangku SD) gerakan mahasiswa mampu menggulingkan rezim Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun.

Rasa penasaran saya semakin bertambah. Dari yang awalnya hanya ingin tahu ihwal esensi dari sebuah gerakan, lama-kelamaan saya punya inisiatif untuk bergabung kelak ketika sudah sampai waktunya (menjadi mahasiswa). Saya berharap menjadi bagian dari mereka yang dulu selalu saya dengar pembelaan-pembelaan mereka terhadap rakyat kecil dan tertindas.

Akhirnya, saya memutuskan untuk bergabung dengan sebuah organisasi pergerakan ketika pertama kali saya menginjakkan kaki di kampus. Saya sangat senang. Ibarat sebuah mimpi yang betul-betul menjadi kenyataan. Saya berharap banyak di organisasi pergerakan yang saya masuki itu bisa mengikuti jejak-jejak para pendahulu yang telah menorehkan tinta emas bagi bangsa dan negara.

Tidak sampai beberapa bulan, saya “kecewa berat.” Saya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Bukan karena ada konflik (kepentingan) pribadi dengan teman-teman. Saya tidak merasakan hal itu. Justru yang membuat saya kecewa adalah karena persoalan “komitmen.” Kalau dulu saya melihat komitmen mahasiswa yang tergabung dalam sebuah pergerakan betul-betul berdasar atas kepentingan masyarakat yang selalu ditindas dan dibodoh-bodohi, saat ini saya justru melihat dan merasakan sesuatu yang berbeda. Mereka tak lagi memiliki komitmen luhur. Jangankan memiliki komitmen kebangsaan, berbicara ihwal esensi dari sebuah gerakan pun sebagian besar di antara mereka banyak yang tidak mengerti.

“Jengkel dan muak!” Itulah barangkali bahasa yang sangat pas untuk menggambarkan perasaan saya. Apalagi ketika saya diminta sebuah tulisan oleh salah satu kawan aktivis pergerakan untuk dipublikasikan di sebuah Bulletin “edisi khusus”. Dengan senang hati saya memenuhi permintaan kawan saya tadi itu untuk menulis. Ini saatnya saya berefleksi ihwal esensi dari sebuah gerakan, pikirku. Akhirnya, saya menulis esai pendek yang secara langsung menyoroti situasi dan kondisi gerakan yang tak lagi kondusif. Dalam tulisan itu selain masalah komitmen kebangsaan yang saya soroti, saya juga menyinggung gejala “politik praktis” yang sudah sedemikian mewabah di lingkungan gerakan. Saya katakan bahwa organisasi pergerakan mahasiswa bukanlah medium pencarian karier politik. Ia tetap harus diposisikan pada ranah yang lebih murni dengan semangat kebangsaan sebagai basis gerakannya.

Setelah tulisan itu selesai saya buat, saya berharap kader-kader pergerakan di kampus lebih menyadari dan memaknai keberadaan dirinya di wilayah gerakan. Sebab asumsinya, pemahaman ihwal esensi dari sebuah gerakan pada gilirannya akan membawa ghiroh perjuangan pada ranah yang lebih dipertanggungjawabkan. Bukan kemudian masuk gerakan hanya karena ingin “ngumpul” dan “kesepian.”

Saya tidak bermaksud meracuni siapa pun di antara mereka yang sudah “lama” atau bahkan “baru saja” masuk organisasi pergerakan. Sebab pada kenyataannya, banyak di antara kader-kader gerakan yang kapasitas intelektual mereka sungguh sangat memilukan. Hal ini mungkin tidak mengherankan karena mereka malas “baca (buku).”

Itulah sebenarnya inti persoalan yang saya refleksikan dalam tulisan yang (rencananya) akan dipublikasikan pada edisi khusus tersebut. Tetapi sungguh di luar dugaan. Tulisan yang saya anggap sangat “spesial” itu tidak jadi dipublikasikan. Saya kaget. Saya minta klarifikasi dengan seobjektif mungkin kenapa kok tidak jadi dipublikasikan. Sebab saya buat tulisan itu bukan karena inisiatif saya sendiri. Justru mereka yang memohon dengan sangat kepada saya agar bersedia nulis seputar gerakan mahasiswa.

Sebelum Bulletin itu diedarkan ke tengah-tengah mahasiswa, saya sempatkan diri saya untuk berbicara secara langsung dengan salah satu pengurus gerakan (bukan dengan crew Bulletin yang sama sekali tidak punya “hak”) terkait tulisan tersebut. Saya hanya bisa geleng-geleng kepala setelah mendengar jawaban aneh: “Tulisanmu kena delete.”

Mendengar pernyataan itu, saya tidak banyak komentar. Saya cuma bilang “gak apa-apa” sembari dalam hati berucap “alhamdulillah.”

Kejadian yang kurang mengenakkan itu merupakan kenyataan yang sulit saya lupakan. Tidak hanya karena persoalan urung dipublikasikan. Tetapi pertama-tama karena persoalan etika: tak ada kata “maaf” sedikit pun yang muncul (Koran sekaliber KOMPAS saja minta maaf kepada salah seorang penulis yang naskahnya tidak dimuat atau dipublikasikan. Apalagi “hanya” Bulletin sederhana yang jelas-jelas kurang populer).

Saya kemudian hanya bisa berpikir dan bertanya-tanya: “jika organisasi pergerakan mahasiswa masih saja tidak mau melakukan kritik internal yang bersifat konstruktif, bagaimana mungkin mereka yang berkecimpung di dalamnya mampu menunjukkan jati dirinya sebagai mahasiswa dan kader pergerakan yang militan dan progresif? Ah, idealisme yang hanya angan-angan kosong belaka!”

Walaupun sudah tidak lagi aktif di sebuah organisasi pergerakan, saya masih meluangkan waktu untuk sekadar bergaul secara kultural dengan mereka...

Kebangkitan Nasional dan Dusta Sejarah

2008-07-15T01:56:00.005+07:00

[naskah ini diikutkan pada lomba menulis

"100 Tahun Kebangkitan Nasional" di www.menulismudah.com]

Sudah bertahun-tahun bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional dengan begitu khidmat. Tanggal 20 Mei 1908 yang merupakan hari kelahiran organisasi Boedi Oetomo (BO) dianggap sebagai tonggak perjuangan Indonesia, sehingga kita memperingatinya sebagai Hari kebangkitan Nasional.

BO yang merupakan organisasi modern pertama di negeri ini telah diyakini sebagai penggagas atau penggerak perjuangan yang memberikan kontribusi signifikan terhadap bangsa dan negara. Segala bentuk penghormatan dan penghargaan telah kita berikan demi dan hanya untuk mengenang momentum 20 Mei yang cukup bersejarah itu.

Sekilas Tentang BO

Kalau coba kita telusuri akar sejarahnya, berdirinya BO pada tanggal 20 Mei 1908, memang tidak terlepas dari keputusan yang diambil oleh para siswa Sekolah Pendidikan dokter Bumiputra (School ter Opleiding van Indische Artsen) pada tanggal 20 Mei di Weltevreden (sekarang Jakarta pusat).

Bisa dibilang perhimpunan ini begitu cepatnya memperoleh persetujuan serta pengikut di semua badan pendidikan menengah kaum Bumiputra seperti Sekolah Pertanian (Landbouwshool) di Buitenzorg (sekarang Bogor), Sekolah dokter Hewan (Veeartsenijschool) di tempat yang sama. Sekolah Kepala Negeri (Hoofdenschool) di Magelang dan Probolinggo, Sekolah Malam untuk Penduduk (Burgeravonschool) di Surabaya, Sekolah Pendidikan Guru Bumiputra di Bandung, Yogyakarta, dan Probolinggo.

Adapun perintis organisasi yang menjadi tempat perkumpulan orang-orang Jawa ini, menurut sejarawan M.C. Ricklefs (1994), adalah Dr. Wahidin Soedirohoesodo (1857-1917). Ia adalah seorang lulusan Sekolah Dokter Jawa di Weltevreden (yang sesudah tahun 1900 dinamakan Stovia). Ia bekerja sebagai dokter pemerintah di Yogyakarta sampai tahun 1899. Pada tahun 1901 dia menjadi redaktur majalah Retnadomilah (Ratna yang berkilauan) yang dicetak dalam bahasa Jawa dan Melayu untuk pembaca kalangan priyayi dan mencerminkan perhatian priyayi terhadap masalah-masalah yang berhubungan dengan status mereka. Selain berpendidikan Barat, Wahidin adalah seorang pemain musik Jawa klasik (gamelan) dan wayang yang berbakat. Dia memandang bahwa kebudayaan Jawa dilandasi oleh ilham Hindu-Budha dan rupanya berpendapat bahwa sebagian penyebab kemerosotan masyarakat Jawa adalah kedatangan agama Islam dan berusaha memperbaiki masyarakat Jawa melalui pendidikan Belanda.

Pada akhir tahun 1909 anggota BO mencapai sekitar 10.000 orang yang kebanyakan bermukim di Jawa dan Madura. Daya tarik BO langsung berkurang ketika Hadji Samanhoedi dan Raden Mas Tirtoadisoerjo mendirikan Sarekat Dagang Islam (SDI) tahun 1909. Tiga tahun kemudian SDI berubah menjadi Sarekat Islam (SI) yang mengalami masa keemasan ketika dipimpin H.O.S Tjokroaminoto. Tahun 1920 SI mengalami peningkatan cukup signifikan, yakni mempunyai anggota sekitar dua setengah juta orang.

Itulah sekilas tentang BO. Namun demikian, pantaskah BO dianggap sebagai tonggak perjuangan Indonesia, sehingga pada tanggal 20 Mei bangsa ini tidak lupa memperingatinya sebagai Hari Kebangkitan Nasional?

Dusta Sejarah

Di sinilah pentingnya kita menggugat kembali fakta sejarah yang telah dimanipulasi sedemikian rupa itu. Peringatan Kebangkitan Nasional tidak pantas dijadikan sebagai medium untuk memperingati lahirnya BO. Sebab bagaimana pun dalam sejarahnya, pertemuan yang diadakan di Jawa Tengah oleh beberapa orang alumnus STOVIA (sekolah Kedokteran) asal Jawa Tengah dan Jawa Timur itu, hanya terbatas pada kalangan orang-orang Jawa saja, tanpa dihadiri oleh perwakilan dari Jawa Barat, apalagi perwakilan dari luar pulau Jawa seperti Sumatera, Sulawesi, Kalimantan dan lain sebagainya.

Karena itu, gugatan tetap harus menjadi spirit generasi muda sekarang. Sejarah harus segera diluruskan agar berbagai kepentingan politis yang menguntungkan salah satu pihak tidak meruntuhkan sendi-sendi kehidupan bangsa ini. Sebab disadari maupun tidak, sejarahlah yang mempengaruhi pola hidup manusia.

Pramoedya Ananta Toer (1985), memberikan penilaian bahwa BO yang sejak tahun 1935 melebur ke dalam Partai Persatuan Bangsa Indonesia (PIB) tetap merupakan organisasi kesukuan (Jawa), sehingga kurang tepat bila kelahirannya dianggap sebagai kebangkitan nasional Indonesia. Sebab bagaimana pun, menurut Pramoedya, kebangkitan nasional Indonesia sudah dimulai dua tahun sebelumnya melalui kelahiran organisasi Sarekat Priyayi dengan tokoh utamanya R.M. Tirtoadisuryo.

Selain organisasi Sarekat Priyayi itu, kita juga tidak bisa menutup mata terhadap perjuangan H.O.S Cokroaminoto dengan Sarekat Islamnya, misalnya, di mana pada tahun 1916 ia tampil sebagai pelopor untuk membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu kolonialisme dan imprealisme Barat. Ini terjadi pada saat kongres Nasional Central Sarekat Islam di Bandung, di mana H.O.S Cokroaminoto memperkenalkan paradigma nasionalisme untuk membela dan membangun Nusantara. Tidak hanya itu, ia juga berperan penting dalam mendeklarasikan Pemerintahan sendiri untuk bangsa Indonesia dan tidak mengakui nama Hindia Belanda yang diberikan oleh Belanda untuk nusantara. Apa yang dilakukan oleh H.O.S Cokroaminoto jelas menggambarkan semangat kebangsaannya, Bukan kesukuannya.

Hal ini tentu berbeda dengan BO, di mana nuansa Jawanisme sangat kental di dalamnya. Dalam Buku Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia (1949: 12), A. K. Pringgodigdo mengatakan, bahwa walaupun BO merupakan perkumpulan buat seluruh Jawa dan oleh karena itu bermula mempergunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa perantaraan, tetapi sudut sosiaal cultureel BO hanya memuaskan untuk penduduk Jawa Tengah. Kenyataan ini memang tidak bisa terbantahkan. Walaupun dalam surat edaran tentang berdirinya BO dikatakan, bahwa organisasi ini bersifat umum dan tidak membeda-bedakan etnis, mazhab, atau pun kepercayaan.

Menurut Asvi Warman Adam dalam Seabad Kontroversi Sejarah (2007), BO pada dasarnya tetap merupakan suatu organisasi priyayi Jawa. Organisasi ini secara resmi menetapkan bahwa bidang perhatiannya meliputi penduduk Jawa dan Madura. Karena itu, jawanisasi sangat tepat dilekatkan pada organisasi ini lantaran gerakannya yang sangat ekslusif, hanya terpusat pada wilayah Jawa. Bahkan banyak pengamat sejarah yang juga menilai bahwa BO cenderung elitis dan aristokratis.

Jadi, sangat tidak relevan kalau kita memperingati kelahirannya pada tanggal 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Karena menurut penilaian Robert van Neil (1960), BO hanya bersifat nasionalistis dalam pengertian yang amat terbatas – ia menjelmakan kemajuan suatu kelompok kebudayaan tertentu (Jawa) – dan pada tahap awalnya ia tidak berpretensi untuk membangun suatu bangsa.

“Selamat Tinggal, Indonesia!”

2008-07-05T04:06:00.003+07:00

Konon, Korea Selatan dan Singapura pada awalnya adalah dua negara miskin yang dipandang sebelah mata oleh dunia. Dua negara yang terletak di kawasan benua Asia tersebut tidak mempunyai modal kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah-ruah. Sehingga dalam konstelasi percaturan ekonomi global, kedua negara tersebut sama sekali tidak dimasukkan ke dalam kategori "singa dunia".

Itulah fakta sejarah yang barangkali sangat mengejutkan. Kenapa demikian? Sebab kedua negara tersebut kini sudah menjelma sebagai kekuatan baru di dunia. Korea selatan, misalnya, telah berhasil menancapkan "taringnya" di tengah hegemoni Eropa dan Amerika. Melalui keberhasilannya itulah negara yang berdiri pada tanggal 15 Agustus 1948 itu, seakan membangunkan "tidur nyenyak" bangsa-bangsa lain, termasuk Indonesia, yang hingga kini masih terpururuk akibat terpaan krisis multidimensi.

Demikian juga dengan Singapura. Negara tetangga sebelah ini antara tahun 1965 dan 1997 sektor perekonomiannya mengalami pertumbuhan signifikan. Padahal dalam hal kekayaan jelas Singapura tidak memiliki sumber alam yang dapat diandalkan, kecuali hanya memiliki satu aset, yaitu letaknya yang sangat strategis pada persimpangan jalur armada kapal internasional. Selebihnya, Singapura merupakan sebuah negara kecil yang memiliki luas 704 km2 dengan penduduk berjumlah sekitar 4, 48 juta jiwa.

Jika kita bertanya: “Apa sebenarnya rahasia di balik kebangkitan tersebut? Bukankah Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki kedua negara itu tak berbanding lurus dengan prestasi yang ditorehkan?”

Maka jawabnya: “Kunci keberhasilan kedua negara itu dalam persaingan global adalah memanfaatkan potensi knowledge sebagai mesin pertumbuhan ekonomi (engine of economic growt)”.

Potensi SDA yang sangat minim tidak membuat kedua negara itu pesimis untuk membangun kekuatan yang menakjubkan. Justru dengan potensi knowledge itulah masa depan bangsa dan negara semakin menemukan titik pencerahan yang prospektif: pelan tapi pasti, baik Korea Selatan maupun Singapura semakin menunjukkan taringnya di mata dunia.

Coba kita lihat kembali keberhasilan pembangunan ekonomi dan industri Korea Selatan, misalnya, yang sangat fenomenal itu. Dalam buku Knowledge-Based Economy (2007) dijelaskan: “hanya dalam waktu empat dekade Korea Selatan telah berhasil melakukan transisi dari ekonomi agraris yang berpendapatan rendah, menjadi negara industri padat teknologi yang berorientasi ekspor. Keberhasilan Korea Selatan dalam industrialisasi ekonominya tidak datang secara tiba-tiba tetapi mempunyai akar sejarah dan kultur yang menyatu pada semangat dan kerja keras bangsa Korea. Korea Selatan yang maju, modern dan kaya adalah hasil kerja keras dan kecerdikan bangsa itu dalam memproduksi/ menciptakan, menyebarkan/ mendifusikan dan memanfaatkan/ mengaplikasikan knowledge dan teknologi sebagai inti dan mesin penggerak pembangunan ekonomi dan industrinya”.

Point penting dari keberhasilan itu tidak lain adalah terletak pada "semangat", "kerja keras", dan "kecerdikan" yang merupakan manifestasi dari kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Dengan kata lain, Korea Selatan – dan tentu saja Singapura serta negara-negara maju lainnya – mengandalkan human capital untuk menyokong efektivitas pertumbuhan ekonomi bangsanya.

Karena itu, kesadaran ihwal pentingnya knowledge dan teknologi harus betul-betul dijadikan pijakan agar tidak gagap dalam merespons realitas persaingan ekonomi global yang semakin kencang. Kenyataan seperti inilah yang setidaknya sampai saat ini dialami oleh Indonesia sendiri, di mana realitas kemiskinan dan kebodohan merupakan imbas dari minimnya human capital sehingga pada gilirannya mudah digilas.

Padahal kita tahu bahwa negara yang terdiri dari 17.508 pulau ini memiliki kekayaan sumber alam yang melimpah-ruah: minyak bumi, gas alam, batu bara, tembaga, emas, biji besi, perak, timah dan lain sebagainya, sehingga dalam perjalanan sejarahnya selalu menjadi target eksploitasi pendatang-pendatang asing. Namun demikian, karena negeri ini hanya mengandalkan kekayaan alam, bukan pada kualitas sumber daya manusianya, maka tak heran jika krisis ekonomi kian memuncak dan berimbas pada sektor-sektor lainnya, seperti pendidikan, sosial-budaya, stabilitas politik.

Melihat kondisi dilematis semacam ini mestinya kita harus banyak belajar kepada Singapura dan Korea Selatan yang pembangunannya tidak hanya sekedar pembangunan ekonomi tetapi berdimensi sangat luas sebagai nation character building, yang bertumpu pada keunggulan human capital.

Jika ke depan Indonesia tidak segera melakukan terobosan-terobosan progresif demi keberhasilan pembangunan ekonominya, maka sudah saatnya kita melambaikan tangan sambil berucap: “Selamat tinggal, Indonesia!”.

Rachel Carson

2008-06-11T06:23:00.002+07:00

Rachel Carson, seorang ahli biologi kelautan yang cukup ternama, pada tahun 1962 menerbitkan buku Silent Spring sebagai bentuk kepeduliannya terhadap masalah lingkungan. Buku fenomenal yang diterjemahkan dan sudah diterbitkan dalam edisi bahasa Indonesia dengan judul Musim Bunga yang Bisu (Yayasan Obor Indonesia, 1990) itu telah membangkitkan beberapa kelompok gerakan pecinta lingkungan di Amerika.

Bahkan berlangsungnya Konferensi PBB di Stockholm, Swedia pada 5 Juni 1972 yang dihadiri oleh para pemimpin dunia karena terilhami oleh karya Carson itu. Dalam Konferensi tersebut, para pemimpin dunia yang datang menandatangani kesepakatan untuk lebih memperhatikan masalah lingkungan yang kian rusak oleh karena ulah manusia.

Carson dalam buku yang masih populer itu tidak sedang bereksperimentasi ihwal bahaya pencemaran lingkungan. Tetapi ia benar-benar telah melakukan satu terobosan penting dengan coba menggugah kesadaran manusia sebagai penghuni planet bumi ini. Bahkan Carson meramalkan bahwa pada suatu saat nanti akan terjadi kehidupan yang dramatis: tak ada kicauan burung-burung karena hidup telah mencapai titik kesunyian atau kesepian.

Ramalan Carson itu tak pelak mendapat serangan balik khususnya dari dunia industri kimia yang sampai mengeluarkan dana kampanye sebesar US$ 250.000 untuk membuktikan bahwa Carson dengan karyanya itu tak lebih hanyalah "seorang histeris yang dungu".

Namun di tengah serangan itu, sebagaimana dinyatakan oleh Kirkpatrick Sale dalam Revolusi Hijau: Sebuah Tinjauan Historis Kritis Gerakan Lingkungan Hidup (1996), buku Carson tersebut justru memperoleh penghargaan dari National Wildlife Federation dan Audubon Society, karena itu malah membuatnya semakin terkenal, dan mengakibatkan semakin kerasnya perlawanan terhadap penggunaan pestisida yang berlebihan; dan secara langsung menyebabkan masalah ini – pada tahun 1963 – dimasukkan ke dalam agenda laporan Presidential Scientific Advisory Committee (Komisi Penasihat Ilmiah Presiden) yang justru mendukung hasil karya Carson dan kritik-kritiknya; dan pada akhirnya buku itu memainkan peranan penting dalam perolehan dukungan atas ditetapkannya Pesticide Control Act tahun 1972, dan Toxic Substance Control Act tahun 1976.

***

Beberapa puluh tahun sebelum karya Carson itu terbit, Giffordd Pinchot sebenarnya telah memunculkan istilah "konservasi" yang dibahasakan dalam gaya eufemismenya dan diartikan menjadi "pembangunan yang berkesinambungan". Dalam mottonya yang terkenal, Giffordd Pinchot menyebutkan: "Kewajiban utama yang harus dilakukan oleh manusia adalah mengontrol bumi dan kehidupan yang berada di dalamnya". Namun sampai saat ini, di negara mana pun tak terkecuali di Indonesia, upaya menuju perbaikan lingkungan terkesan sangat lamban mengingat semakin banyaknya perusakan yang dilakukan oleh manusia.

Dengan demikian, kesadaran untuk membangun harmonisme dengan alam atau lingkungan penting digugah kembali. Tentu dalam konteks ini keberadaan penerbit diharapkan dapat memainkan peranannya. Penerbit diharap memberikan prioritas dengan tidak "mengenyampingkan" tema-tema tentang lingkungan sebagaimana yang terjadi saat ini. Sebab minimnya penulis yang menggarap tema itu satu sisi karena sempitnya ruang yang diberikan oleh penerbit. Kebanyakan penerbit lebih membaca situasi pasar yang bersifat pragmatis, sehingga cukup beresiko tinggi jika berani menerbitkan tema-tema tentang lingkungan yang diasumsikan tak ada peminat.

Kemudian pada sisi yang lain, tidak bisa dipungkiri juga bahwa kecenderungan penulis di negeri ini lebih tertarik terhadap tema-tema yang dirasa lebih hangat dan cukup bergengsi, seperti sosial-politik, sastra-budaya dan filsafat yang akhir-akhir ini mulai menemukan momentumnya.

Hal inilah yang disadari menyebabkan minimnya buku "peduli lingkungan". Coba kita lihat kembali buku-buku yang terbit dan beredar luas di negeri ini. Nyaris semuanya didominasi oleh tema-tema sebagaimana yang saya sebutkan di atas. Bahkan, tema lingkungan hidup lebih banyak berasal dari terjemahan daripada karya penulis negeri sendiri.

Selain Silent Spring-nya Rachel Carson, untuk sekedar menyebut contoh misalnya, buku Bumi Dalam Keseimbangan: Ekologi Dan Semangat Manusia, terjemahan dari karya Al Gore, Earth in the Balance: Ecology and the Human Spirit (Yayasan Obor Indonesia: November 1994); Kebijakan Lingkungan Dan Sumber Daya Bagi Ekonomi Dunia, terjemahan dari karya Richard N. Cooper, Environment and Resources Policies for the World Economy (P.T. Remaja Rosdakarya: Maret 1997); Langkah-Langkah Hijau, terjemahan dari karya Aubrey Wallace, Green Means: Living Gently with the Planet (Yayasan Obor Indonesia: Juni 1997); Revolusi Hijau: Sebuah Tinjauan Historis Kritis Gerakan Lingkungan Hidup, terjemahan dari karya Kirkpatrick Sale, The Green Revolution: Environmental Movement 1962-1992 (Yayasan Obor Indonesia: Juli 1996).

Itulah beberapa contoh buku-buku terjemahan yang beredar luas di negeri ini. Bahkan kalau seandainya dilakukan penelitian ihwal tema-tema yang diterbitkan setiap tahunnya, maka sudah bisa dipastikan bahwa tema lingkungan hidup menempati posisi paling buncit. Baik yang berasal dari luar negeri apalagi yang ditulis oleh penulis negeri sendiri.

Kondisi dilematis semacam ini patut mendapatkan perhatian di tengah persoalan lingkungan hidup yang kian kompleks. Minimnya buku "peduli lingkungan" bagaimana pun mencerminkan rendahnya kepedulian atau kesadaran suatu bangsa terhadap masalah lingkungan yang sejatinya sangat fundamental.

Egoisme Keberagamaan

2008-05-02T11:27:00.003+07:00

Barat dan Timur adalah guruku Muslim, Hindu, Kristen, Buddha, Pengikut Zen dan Tao
Semua adalah guruku
Kupelajari dari semua orang saleh dan pemberani rahasia cinta, rahasia bara menjadi api menyala
Dan tikar sembahyang sebagai pelana menuju arasy-Nya
Ya, semua adalah guruku Ibrahim, Musa, Daud, Lao Tze Buddha, Zarathustra, Socrates, Isa Almasih serta Muhammad Rasulullah
Tapi hanya di masjid aku berkhidmat
Walau jejak-Nya Kujumpai di mana-mana

(Dikutip dari sajak Abdul Hadi WM, Barat dan Timur)

Di awal pembukaan bukunya, The Reconstruction of Religious Thought in Islam, Mohammad Iqbal menulis: “Al-Qur'an adalah kitab yang lebih mengutamakan amal ketimbang ide” (The qur'an is a book which emphasizes deed rather than idea). Dalam pandangan penyair yang juga filsuf itu, nilai-nilai inklusifisme yang menekankan pentingnya hidup toleran, dalam al-Quran terbentang sangat luas. Karena itu, Islam menekankan kepada umatnya agar senantiasa mengaplikasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sosial.

Jauh sebelum Mohammad Iqbal dilahirkan, Rasulullah bahkan sudah lebih dulu memberikan teladan ihwal pentingnya toleransi beragama itu dijadikan sebagai sendi dalam kehidupan. Alkisah, suatu ketika ada seorang pengemis buta di sudut pasar Madinah. Pengemis yang Yahudi itu sangat muak dan jijik apabila mendengar orang-orang menyebut nama Muhammad dan agama Islam yang dibawanya. Bahkan tak tanggung-tanggung ia menuduh Muhammad sebagai tukang sihir dan ajarannya tak lebih hanyalah kebohongan belaka.

Atas semua fitnah itu, Rasulullah sama sekali tak menyimpan dendam. Beliau hanya tersenyum mendengarnya. “Segala umpat segala khianat”, tulis D. Zawawi Imron dalam sajaknya yang berumbul Muhammad, “Hanya menggeliat dan tersungkur di hadapannya”. Bahkan beliau rela meluangkan waktunya setiap pagi pergi ke sudut pasar Madinah hanya untuk menyuapkan makanan kepada si pengemis buta itu. Kebiasaan ini terus-menerus berlanjut, dan si pengemis itu tidak tahu bahwa yang menyuapi makanan setiap hari adalah Muhammad, orang yang tidak seagama dan sangat dibenci itu.

Dalam konteks ini Rasulullah tidak hanya sekedar toleran, tetapi lebih dari itu beliau sanggup menjadikan nilai-nilai tersebut sebagai bagian dari kehidupannya. Keberagamaan yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah adalah keberagamaan yang santun, tidak egoistik: perbedaan keyakinan oleh beliau tidak hanya “dipahami”, tetapi “dimaknai” dan “dihayati” sebagai sebuah keniscayaan untuk berbagi dan saling menyayangi. Itulah sebabnya kenapa kemudian Michael H. Hart dalam Seratus Tokoh Berpengaruh dalam Sejarah (1978) tidak ragu menempatkan Rasulullah Muhammad dalam posisi terdepan di antara tokoh-tokoh berpengaruh lainnya. Hal ini jelas karena sikap Rasulullah dalam menerima segala bentuk perbedaan telah sukses mengibarkan bendera Islam di tengah realitas multi-kultur dan multi-agama.

Kini sikap keterbukaan Rasulullah menjadi rujukan utama seluruh umat Islam di seluruh dunia. Oleh kelompok yang mengatasnamakan “inklusif-pluralis”, Rasulullah adalah “bapak pluralisme” itu sendiri. Walaupun sejatinya beliau selama hayatnya tak mengenal istilah pluralisme yang menyiratkan arti keterbukaan dan toleransi itu. Sebab pluralisme sebagai sebuah discourse merupakan konsep yang muncul belakangan. Namun secara nilai (value), spirit pluralisme – juga isme-isme lainnya yang belakangan baru dikenal – sudah tercover sejak pertama kali Islam lahir dan al-Quran itu diturunkan.

Dalam konteks ke-Indonesia-an, wacana pluralisme dan toleransi beragama mungkin sampai saat ini masih kurang diterima utamanya oleh kalangan fundamentalis yang lebih “mencurigai” adanya “propaganda Barat”. Sehingga reaksi pro-kontra yang kemudian melahirkan sikap antipati dengan saling menghakimi berlangsung tanpa henti di negeri ini. Inilah yang saya sebut dengan egoisme keberagamaan.

Coba kita tilik kembali fenomena Nurcholish Madjid dengan gagasan pembaharuan dan sekularisme-nya pada tahun 1970-an. Cak Nur menekankan pentingnya proses pembebasan di mana masyarakat harus digiring kepada nilai-nilai yang berorientasi masa depan. Proses pembebasan ini, menurutnya, mengharuskan umat untuk mengadopsi sekulariasasi, pluralisme, keterbukaan dan lain sebagainya.

Gagasan progresif Cak Nur ini bukannya disambut baik oleh sebagian umat Islam. Ia malah dituduh dan dicap sebagai anti-Islam. Demikian juga dengan sikap keberagamaan Gus Dur yang “lintas batas” itu. Kegemarannya berkunjung ke gereja-gereja, menjalin hubungan persaudaraan dengan non-muslim, mislanya, tak luput dari klaim-klaim sesat kalangan fundamentalis. Inilah sekilas fenomena keberagaamaan di Indonesia yang sebagian besar masih tidak menerima terhadap penafsiran inklusif ala Cak Nur, Gus Dur dan generasi-generasi pengusung ide-ide progresif lainnya.

Kebebasan berpikir dianggap sesuatu yang membahayakan terhadap eksistensi dan masa depan Islam. Sehingga beradasarkan fakta inilah tak heran jika Ahmad Wahib dalam Catatan Harian-nya (1981) mengkritik: “Sesungguhnya orang yang mengakui ber-Tuhan, tapi menolak berpikir bebas berarti menghina rasionalitas eksistensinya Tuhan. Jadi dia menghina Tuhan karena kepercayaannya hanya sekedar kepura-puraan tersembunyi”.

Keragaman dan perbedaan adalah bagian dari ciri kehidupan yang mesti kita jalani tanpa memaksa apalagi mengintimidasi kelompok lain. Perbedaan dalam beragam bentuknya harus disadari pula sebagai tanda kemahabesaran Tuhan. ”Barat dan Timur adalah guruku Muslim, Hindu, Kristen, Buddha, Pengikut Zen dan Tao/ Semua adalah guruku/ Kupelajari dari semua orang saleh dan pemberani rahasia cinta, rahasia bara menjadi api menyala/ Dan tikar sembahyang sebagai pelana menuju arasy-Nya/ Ya, semua adalah guruku Ibrahim, Musa, Daud, Lao Tze Buddha, Zarathustra, Socrates, Isa Almasih serta Muhammad Rasulullah/ Tapi hanya di masjid aku berkhidmat/ Walau jejak-Nya Kujumpai di mana-mana”, demikian Adbdul Hadi WM menandaskan dalam salah satu sajaknya, Barat dan Timur.

Dengan demikian, jika Tuhan dan kitab-Nya mengidelakan model keberagamaan yang santun kenapa kita memilih jalan yang egoistis dan anarkis?

Jejak “Si Binatang Jalang” dalam Catatan Seorang Pengigau

2008-04-28T02:38:00.004+07:00

Mengenang Chairil Anwar (1922-1949)

Perjalanan Chairil Anwar dalam sejarah perpuisian Indonesia sangatlah singkat. Di usianya yang ke 27 tahun, tepat pada tanggal 28 April 1949, ia sudah tutup usia. Sejumlah karya-karya sastra Chairil kemudian ditabalkan sebagai “pengabdian besar” untuk bangsa dan tanah air. Walaupun, tentu saja, Chairil sendiri merasa “tidak puas” dengan pengabdiannya yang terbilang pendek itu. Sebab sebagai penyair, ia menyimpan obsesi yang lebih tinggi dari sekedar yang kita tahu.

Chairil adalah salah satu penyair terbesar yang dilahirkan di negeri ini. Karya-karyanya, terutama puisi, menjadi inspirasi sejumlah penyair baik pada masanya hingga saat ini. Saya mengenal Chairil sejak duduk di bangku SMP (walaupun sebenarnya ketika di Sekolah Dasar saya sudah mendengar namanya). Perkenalan itu pun lewat guru Bahasa Indonesia saya yang tiap kali masuk kelas sering membacakan puisi-puisi Chairil, seperti Aku dan Senja di Pelabuhan Kecil. Puisi ini memang sangat menghibur para siswa saat itu, walaupun sesungguhnya di antara kami kurang begitu memahami dengan sempurna. Namun, lewat apresiasi itulah setidaknya kami diantarkan menuju suatu dunia di mana pemaknaan terhadap hidup dan kehidupan salah satunya bisa ditempuh dengan menulis dan mengapresiasi puisi.

Perkenalan saya dengan karya-karya Chairil memang tidak lantas membuat saya bercita-cita mengikuti jejaknya, sebagaimana yang ditempuh oleh sebagian teman-teman saya yang lain. Dalam perkembangan selanjutnya, saya hanyalah apresiator yang seringkali gugup ketika disuruh membacakan puisi-puisi Chairil di pentas-pentas atau acara-acara resmi di sekolah kami dulu. Kata mereka, saya tidak bakat. Pemalu dan ada juga yang bilang pengigau. Namun demikian, terlepas dari semua itu, saya tetap berkeyakinan ihwal pertautan hati yang begitu intim antara Chairil dengan para pencintanya.

Siapa pun di antara kita yang pernah membaca puisi-puisi Chairil, tentunya dengan pemaknaan yang arif dan kejernihan pikiran, pasti akan merasakan pertautan itu. Ada semacam getar-getar ruhani yang sulit dibahasakan. Itulah sebabnya saya berkeyakinan bahwa Chairil menulis puisi semata-mata dengan semangat ketulusan, sebentuk pengabdian kepada sesama manusia. Usia yang pendek tidak menjadi masalah untuk mempersembahkan yang terbaik bagi bangsa. Meminjam bahasanya Evangeline Booth (1865-1950), “Bukannya seberapa banyak tahun yang telah kita jalani yang membuat hidup berarti, tapi apa yang kita lakukan dalam tahun-tahun tersebut. Bukannya apa yang kita terima yang bermakna, tetapi apa yang kita berikan untuk orang lain”.

Chairil, dalam mencipta karya-karyanya, saya kira juga demikian. Sehingga sampai saat ini, tak heran jika penyair yang dijuluki “Si Binatang Jalang” itu tetap – dan memang pantas untuk – dikenang oleh masyarakat pencinta sastra khususnya di tanah air.

Dalam salah satu puisinya yang berumbul Persetujuan dengan Bung Karno (1948), sangat jelas bagaimana komitmen si aku lirik untuk memosisikan diri pada barisan terdepan dalam rangka merealisasikan perjuangan kebangsaan yang belum final.

“Ayo! Bung Karno kasi tangan mari kita bikin janji
Aku sudah cukup lama dengar bicaramu
Dipanggang atas apimu, digarami oleh lautmu
Dari mulai tgl. 17 Agustus 1945
Aku melangkah ke depan berada rapat di sisimu
Aku sekarang api aku sekarang laut

Bung Karno! Kau dan aku satu zat satu urat
Di zatmu di zatku kapal-kapal kita berlayar
Di uratmu di uratku kapal-kapal kita bertolak & berlabuh”

Chairil memang bukan satu-satunya penyair dalam sejarah negeri ini yang mempunyai spirit perjuangan demi tegaknya cita-cita kemerdekaan. Baris-baris puisi di atas bagaimana pun setidaknya menjadi bukti penegasan Chairil ihwal pentingnya perjuangan melawan segala bentuk penindasan dan juga keberpihakannya pada rakyat yang selalu dijadikan budak-budak penjajah.

Melalui puisi Chairil ingin mengabdi. Melalui puisi Chairil ingin membebaskan bangsa. Melalui puisi pula Chairil ingin berbagi. Puisi, dengan demikian, bagi Chairil bukan semata medium ekspresi berkesenian yang melulu bertumpu pada semangat estetis. Tetapi juga sebagai medium penegasan eksistensial di mana kerja-kerja kemanusiaan menjadi landasan pijaknya. Jika tidak demikian, tak mungkin Chairil menegaskan pada Bung Karno bahwa “Kau dan aku satu zat satu urat”: suatu penegasan yang merepresentasikan kejantanannya dalam berjuang mempertahankan kemerdekaan.

Perkenalan saya dengan Chairil sebagaimana yang telah saya jelaskan di awal tulisan ini, hanya bermula pada apresiasi karya-karyanya. Tidak lebih. Bahkan sangat jarang – untuk tidak mengatakan tak pernah sama sekali - guru Bahsa Indonesia saya bercerita panjang lebar ihwal perjalanan kenyairan Chairil yang lahir di Medan pada tanggal 26 Juli 1922 itu. Andaikan guru Bahasa Indonesia saya dulu membedah karya sekaligus penulisnya, mungkin ada kesan yang lain dari sekedar pembacaan-pembacaan “sederhana” yang jauh dari kata “menggugah”.

Tetapi walaupun demikian, jujur, melalui apresiasi sederhana itulah ternyata ada berkah tersendiri yang tidak pernah saya duga-duga: di luar bangku sekolah saya menemukan sedikit jejak Chairil yang sebenarnya, yakni sebagian dari buku-buku yang ditulis Chairil sendiri dan juga buku-buku yang menulis kiprah Chairil di jagat kepenyairan.

Kepada Chairil yang kini berada di alam keabadian, saya kirimkan sebuah salam:
Bikinkan aku sebuah puisi
dari sekedar penghibur
kelak ketika mayatku dikebumikan
akan kujadikan sebagai talkin

Jakarta, 28 April 2008

Sesobek Catatan dari “Penjara”

2008-04-12T22:53:00.001+07:00

Pertarungan yang sesungguhya itu akhirnya datang juga. Saya memutuskan untuk ikut ambil bagian dalam penulisan kronik “Seabad Kebangkitan Indonesia 1908-2008”. Proyek akbar yang digagas oleh Indonesia Buku [I:boekoe] Jakarta ini sesungguhnya adalah realisasi dari gagasan besar Sang Big Bos Taufik Rahzen.

Menulis kronik sejarah, bagi saya, adalah pertarungan yang tidak terlalu menagih keuletan dan kejeniusan berpikir, sebagaimana kita menulis buku-buku sastra, filsafat, dan lain sebagainya. Tetapi walaupun demikian, menulis kronik ternyata membutuhkan “ketelitian” dan “kesabaran” berhadapan dengan data-data sejarah, yang terpacak di koran-koran dan buku-buku terbitan abad silam.

Awal-awal saya datang ke ke Jakarta, saya kurang terlalu percaya dengan omongan Muhidin M. Dahlan, Sang Komandan penulisan kronik Indonesia, yang pernah bilang bahwa rasa bosan, jenuh, rindu Jogja, pasti muncul di saat-saat proses menulis belum selesai. Saya cuma anggap omongan itu hanya bagian dari strategi dia memotivasi saya dan kawan-kawan yang lain.

Tanggal 12 Februari 2008, saya mulai menatap langit-langit ibu kota dengan sejarahnya yang mengagumkan. Di Kantor I:boekoe, saya dapati kawan-kawan yang lebih dulu menggarap kronik begitu tekun mengacak-acak buku, koran-koran kuno, dan data-data lainnya yang berserakan tanpa kenal siang malam. Mereka adalah petarung-petarung sejati, pikirku.

Di kantor yang serba “tiba-tiba” (tiba-tiba siang tiba-tiba malam) ini, saya mulai bekerja sebagaimana mereka bekerja. Saya juga perhatikan karakter masing-masing penulis yang, tentu saja, punya latar belakang kultur berbeda-beda itu. Dari cara bekerja mereka sampai tutur-sapa-pergaulannya saya amati betul. Saya hanya ingin cepat beradaptasi dengan mereka (maklum, sebagian di antara mereka adalah penulis-penulis yang baru kukenal dan sebagian lainnya adalah kawan-kawan sekantorku sewaktu di Patehan Jogja).

Minggu pertama dan kedua di Jakarta saya belum merasakan kejenuhan. Sama sekali tidak. Saya betul-betul menikmati situasi Perpustakaan Nasional RI dengan koleksi buku-buku serta koran-koran langka. Dari bahan itulah saya merasa enjoy memilah dan memilih tahun-tahun garapanku (1950, 1951, 1952 dan 1953). Ditambah lagi dengan koleksi buku dan majalah dari Balai Pustaka, saya lebih leluasa mengacak-acak rentetan peristiwa penting yang belum kucatat.
***

Jarak antara kantor I:boekoe di Veteran I dengan Perpustakaan Nasional di Salemba Raya hanya ditempuh sekitar 30 menit perjalanan bus kota. Saya dan kawan-kawan yang lain hampir tiap hari, kecuali hari minggu, “kuliah” ke perpustakaan lengkap dengan bulpen dan buku catatan.

Tahun pertama yang saya garap adalah tahun 1950. Ada sekira 11 koran dan majalah yang saya kronik. Di antaranya adalah Pedoman, Suara Rakjat Sumatera, Pikiran Rakjat, Antara, Tanah Air, Sin Po, Berita Indonesia, Sinar Merdeka, Suluh Nusantara, Indonesia Raya, Utusan Indonesia, dll.

Peristiwa-peristiwa nasional paling penting dan sangat dominan menghiasi koran-koran tersebut adalah tentang penyelesaian soal Irian, pembentukan Negara Kesatuan, pemberontakan bersenjata yang dilakukan oleh Westerling cs. dan lain sebagainya.

Indonesia masa lalu adalah Indonesia yang penuh dengan gejolak, pemberontakan, silang-sikut kekuasaan dan pengkhianatan sebagaimana dilakukan oleh Andi Azis cs. Tapi di tengah-tengah gejolak sosial-politik yang mencekam itu, terdapat jiwa-jiwa pejuang dengan semangat pengorbanan yang tinggi. Soekarno, Hatta, Sjahrir, Ki Hajar Dewantoro, Jenderal Soedirman, misalnya, adalah pejuang-pejuang yang punya visi serta jiwa kepahlawanan yang begitu kuat untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Di tangan mereka, Indonesia yang terdiri dari beragam suku, bahasa serta kultur yang berbeda-beda, yang memungkinkan meledaknya disintegrasi sosial, mampu disatukan di bawah payung Pancasila. “Saya juga berasal dari Ambon, tapi jiwa saya adalah jiwa Indonesia”, kata Menteri Kesehatan Dr. Leimena, ketika ia berpidato di lapangan Karebosi Makassar yang dihadiri ratusan ribu rakyat pada tanggal 28 Juli 1950. (Suara Rakjat Sumatera, 1 Agustus 1950).

Berangkat dari spirit integritas kebangsaan itulah saya melihat pada diri mereka suatu “kharisma kepemimpinan” yang tidak hanya disegani dan dicintai oleh rakyatnya sendiri. Tetapi juga oleh pemimpin-pemimpin atau kepala negara di dunia mereka sangat dihormati. Soekarno, misalnya, adalah sosok yang tegas dan hampir semua pemimpin-pemimpin negara di dunia menyeganinya. Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru di depan profesor-profesor dan mahasiswa dari Universitas Delhi tanggal 27 Januari 1950, tanpa ragu menyatakan kekagumannya kepada Soekarno. “Ia bukan saja seorang yang terkemuka di Asia, akan tetapi juga seorang pada siapa masa depan Asia akan bergantung”, kata Nehru.

Sikap tanpa kompromi dalam melawan setiap bentuk ketidakadilan adalah prinsip yang dipegang erat-erat oleh pemimpin-pemimpin kita pada masa dulu. Kerja-kerja kemanusiaan mereka betul-betul menjadi panutan generasi sesudahnya.

***

Kronik tahun 1950 sudah selesai saya tulis, tepat hari Senin tanggal 31 Maret 2008. Sebagaimana kawan-kawan saya yang telah lebih dulu selesai, saya juga merasa puas. Tapi kepuasan itu tak berlangsung lama. Karena keesokan harinya, tanggal 1 April, saya masuk “kuliah” lagi ke perpustakaan. Saya acak-acak lagi koran-koran berdebu yang warnanya nyaris menguning itu. Kini tahun yang saya garap adalah 1951. Ini berarti, saya harus bertarung lagi…

Memulai kronik tahun kedua ini, saya memancangkan optimisme tinggi-tinggi: “harus selesai lebih cepat dari tahun pertama!” Saya pun memulainya dengan harapan selesai lebih cepat. Rencana itu sempat berjalan efektif pada hari pertama, kedua, ketiga dan keempat. Bahkan, dalam sehari saya bisa mendapatkan 20 sampai 25 peristiwa dengan tanggal yang berbeda-beda (ini berarti dalam waktu 2 hari saya bisa menyelesaikan 1 bulan kronik).

Sesudah minggu pertama saya lalui dengan efektif, saya sering nyantai setengah molor. Saya jarang pergi ke perpustakaan lagi. Kalau pun ke perpustakaan, biasanya saya pulang duluan. Ini memang sengaja saya lakukan karena banyak majalah dan jurnal edisi 1951-1953 bertumpukan di kantor I:boekoe. Tujuan saya hanya ingin memanfaatkan data-data di majalah dan jurnal kepunyaan Balai Pustaka yang sudah dibeli oleh I:boekoe beberapa waktu yang lalu itu.

Tapi sialnya, sampai sekarang, tetumpukan majalah dan jurnal itu belum saya sentuh semuanya. Hanya beberapa saja yang sudah saya kronik. Setiap kali saya niatkan dengan bulat untuk mengkroniknya, pikiran jadi buntu. Jenuh. Suasana kantor terasa panas, walaupun AC itu tak pernah berhenti menyala. Kantor ini benar-benar serba “tiba-tiba”: kalau sebelumnya “tiba-tiba siang tiba-tiba malam”, sekarang malah berubah “tiba-tiba seperti penjara”. Bahkan dari saking jenuhnya, saya dapati wajah kawan-kawanku semua “serupa koran-koran yang mereka kronik”, menguning dan berdebu.

Saya jadi bingung: mau dikemanakan data-data ini.

Minggu kedua betul-betul sial. Saya jadi pemalas. Pernah suatu kali saya ke perpustakaan dengan kondisi fisik yang fit, berangkat dari kantor sekira jam setengah sembilan pagi. Sesampainya di perpustakaan, bukannya data-data yang berjibun saya dapatkan. Di sana saya hanya naik-turun ke lantai 8, mondar-mandir, ngerokok di halaman luar dan sebagainya. Akhirnya, tak terlalu banyak data yang saya dapatkan pada hari itu kecuali sesobek kertas.

Di tengah kegalauan itu, saya mulai mengingat-ingat kembali omongan Muhidin ihwal kejenuhan yang suatu saat pasti akan datang. Saya baru sadar dan percaya bahwa kejenuhan itu akan meluap pada saat-saat di mana kita berupaya untuk konsisten dan bekerja keras.

Jenuh, bosan, malas dan sejenisnya memang harus segera diakhiri. Saya pun mulai sekarang berpikir bagaimana bisa menyiasati kejenuhan itu.

I:boekoe Jakarta, 12 April 2008

Hakikat Rindu dan Tuhan yang Terus Membayang

2008-04-02T22:52:00.007+07:00

Saya yakin setiap manusia menyimpan kerinduan yang amat sublim kepada Tuhannya. Entah itu dalam bentuk seperti apa dan bagaimana. Sejak lahir manusia sudah mengikat perjanjian primordial, yang tidak hanya mengakui akan eksistensi Tuhan, tetapi juga membenarkan ihwal kerinduan yang berpaut erat dengan-Nya.

Manusia yang terasing dalam beragam bentuknya, yang atheis sekalipun, sejatinya dalam hati mereka masih tersimpan kerinduan yang tak sepenuhnya “tersalurkan” kepada Tuhan. Mereka yang “menempuh” jalur demikian tidak bisa kita katakan hatinya “sama sekali tak menemukan kehadiran Tuhan” atau bahkan “melecehkan kemahaagungan Tuhan” sebagaimana yang selalu didendangkan oleh para kaum formalis.

Mereka, dalam kondisi-kondisi tertentu, hatinya pasti juga mengharapkan pancaran kerinduan Ilahi.

Saya mengatakan demikian karena pada dasarnya kualitas ke-iman-an manusia itu fluktuatif. Sekarang stabil besoknya labil. Berbeda dengan para malaikat yang konsisten menyenandungkan puja dan puji. Itulah sebabnya pada suatu ketika saya menulis sebuah sajak:

Aku ingin memuntahkan
seribu penyesalan
dalam pikiranku terus membayang
hidup seakan kehilangan tujuan
seperti musafir tersesat di hutan belantara
Engkau nyaris kabur di mata

Tuhan, aku tidak paham
Inikah ketidaksadaran ataukah pengkhianatan!

Muntahan kata-kata di atas sepenuh-penuhnya berangkat dari situasi jiwa yang labil, inkonsisten, kering-kerontang, tapi masih ada setetes kerinduan yang tak terlukiskan. Saya tak bermaksud mengatakan kondisi ke-iman-an saya (akan) mencapai puncak, atau setidaknya menjamin posisi saya di hadapan Tuhan. Saya hanya yakin bahwa apa yang saya dan semua manusia jalani adalah bagian dari proses. Jadi, saya tidak sedang berfantasi!

Jakarta, 2 April 2008

Potret Jogjakarta Tempoe Doeloe

2008-03-17T18:29:00.003+07:00

Sebagai kota pelajar dan budaya, Jogjakarta memberi kesan tersendiri. Tidak hanya bagi mereka yang pernah tinggal dan belajar di kota gudeg ini. Tetapi bagi mereka yang hanya berkunjung sekalipun, Jogja tetap menarik untuk dikenang.

Dr. Daoed Joesoef dalam buku tebalnya yang spektakuler, Dia dan Aku: Memoar Pencari Kebenaran (2006), tak lupa mengisahkan pengalaman-pengalaman indahnya ketika studi di SMA Jogja sambil bergabung dengan Tentara Pelajar Brigade17 Batalyon 300. Daoed Joesoef yang waktu itu aktif di Seniman Indonesia Muda (SIM) cabang Jogjakarta dan bahkan menjadi ketuanya, sangat antusias mengadakan kegiatan-kegiatan seni-lukis baik dengan sesama pelukis muda maupun seniornya, seperti Affandi dan lainnya.

Kegiatan yang berpusat di Alun-Alun Utara Kraton Jogjakarta itu menjadi ajang yang sangat strategis dalam membangun soliditas dan solidaritas pelajar-pelajar muda – utamanya mereka yang mempunyai sens terhadap seni (sense of art).

Bagi Daoed Joeseof, Jogjakarta tempoe doeloe adalah suatu masa di mana semangat kolektivitas menjadi ruh: Tak ada stratifikasi atau jarak antara pelajar yang masih muda (baik secara usia maupun kapasitas intelektualnya) dengan yang sudah tenar atau populer sekalipun. Semua saling menghargai dan saling mengapresiasi demi tumbuhnya etos kebersamaan. Itulah potret Jogjakarta tempoe doeloe.

Salah satu kenangan tersendiri bagi Daoed Joesoef yang sangat mengesankan adalah pertemuannya dengan Presiden RI Soekarno di Istana Negara Jogjakarta. Pertemuan itu sebenarnya bukan berangkat dari inisiatifnya sendiri, tapi diajak oleh pelukis senior, Affandi. Itulah sebabnya kenapa kemudian ia mengisahkan pertemuan itu dengan cukup indah: "Aku diajak oleh pelukis Affandi menemui Bung Karno di Istana Negara. Dia ingin menjual lukisannya kepada Bapak Presiden karena istrinya sakit berat dan perlu uang untuk dokter dan obat. Walaupun kunjungan ini mendadak dan tanpa membuat janji lebih dahulu, Bung Karno toh masih bersedia menerima sang pelukis dengan ramah. Mereka berbicara sangat akrab dalam bahasa Belanda".

"Setelah mendengar maksud kedatangan Affandi", demikian mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1978-1983 itu melanjutkan kisahnya, "Bung Karno lama termenung dan diam saja. Akhirnya dengan suara bernada rendah dia berkata: "Mas, terus terang sekarang ini saya tidak punya uang. Tapi terimalah pulpen saya ini. Nama saya ada diukir di situ. Barangkali saja bisa dijual dan pakai uangnya untuk biaya pengobatan yang diperlukan".

Kisah tersebut tak berhenti di situ. Daoed Joesoef masih melanjutkannya sampai pada sisi-sisi yang menyiratkan hubungan komukatif antara Presiden dengan rakyatnya. Dengan ingatan yang masih kuat, alumnus Universite Pluridisciplinaires de Paris I Phanteon-Sorbonne itu, kembali mengenangnya: "Pak Affandi menolak pemberian pulpen sambil berkata dengan lirih: "Bung, terima kasih. Saya butuh uang bukan pulpen. Saya juga tidak tahu di mana bisa menjualnya. Lagi pula jangan-jangan saya nanti dituduh mencuri". Mendengar ucapan Affandi yang terakhir ini Bung Karno tertawa terbahak-bahak. Tanpa disadari, Pak Affandi dan aku ikut pula tertawa sejadinya. Lalu Bung Karno bangkit dari duduknya, berdiri dan menepuk bahu Pak Affandi, "Tunggu sebentar, Mas Affandi," katanya. "Saya mau menemui Bu Fat di dalam."

Apa yang kemudian dilakukan oleh Bung Karno ketika ia keluar dari dalam? Daoed Joesoef mengatakan bahwa setelah itu Bung Karno memilih sebuah lukisan yang ditawarkan dan memberikan sebuah amplop kepada sang pelukis. "Terimalah ini, saya pinjam dulu dari Bu Fat, diambil dari uang belanja sehari-hari", katanya. "Jumlahnya memang tidak seberapa. Kekurangannya akan saya angsur bulan depan. Sudah saya perintahkan kepada dokter kepresidenan supaya memeriksa Bu Affandi di rumah. Tolong tinggalkan alamat rumah kepada ajudan sebelum pulang."

Demikianlah salah satu kenangan dari sekian kenangan yang cukup berkesan pada diri Daoed Joesoef ketika masih belajar di Jogjakarta. Dikatakan demikian karena ia – yang waktu itu usianya masih terbilang muda – bisa berjumpa Presiden Soekarno yang tak lain merupakan sosok yang sangat ia kagumi. Perjumpaan ini tentu merupakan berkah dari pergaulan-akrabnya dengan para pelukis kenamaan tanpa ada sekat "senior-yunior" sedikit pun.

Memang dalam memoar-nya itu ia tidak secara spesifik memfokuskan kenangannya pada Jogjakarta. Tetapi bagaimana pun Jogja di mata Daoed Joesoef – dan mungkin juga oleh sejumlah pelukis, sastrawan, budayawan, politisi dan sebagainya yang pernah mencicipi atmosfer hidup dan belajar di sana – merupakan kota yang menyuguhkan pola hidup dengan semangat kerja keras dan kolektifitas sebagai basis dasarnya. Itulah potret Jogjakarta tempoe doeloe.

Berbicara tentang etos kerja keras dan semangat kolektifitas pelajar-mahasiswa Jogja tempoe doeloe merupakan kebanggaan tersendiri. Tak ada hari-hari yang terlewati dengan sia-sia, karena baik di lingkungan kampus, di kost, di tempat-tempat umum, selalu digelar diskusi-diskusi kecil yang sangat sederhana tapi cukup bermakna. Seperti kelompok diskusi "Limited Group", misalnya, yang dipimpin oleh Dr. Mukti Ali. Bukan karena topik-topik yang diangkat dalam diskusi tersebut sangat beragam, seperti masalah sosial-keagamaan, kebudayaan, politik, ekonomi dan lain sebagainya. Tetapi karena spirit kebersamaan yang terjalin di dalamanya. Itulah potret Jogjakarta tempoe doeloe.

Ahmad Wahib, pemuda yang tutup usia pada tanggal 1 April 1973 , semasa hidupnya aktif mengikuti diskusi di "Limited Group" dan beberapa kelompok diskusi lainnya di Jogjakarta. Melalui diskusi yang penuh dengan nuansa kebersamaan itulah tak heran jika Ahmad Wahib menjadi sosok yang sangat kritis dan peka terhadap sekian fenomena kehidupan yang membentang luas di hadapannya. Nyaris setiap hari ia merekamnya dalam bentuk tulisan yang penuh dengan pemaknaan arif. Sayang, ia meninggal di usianya yang masih muda. Namun atas jasa rekan-rekannya, tulisan-tulisan Ahmad Wahib yang tercecer akhirnya dikumpulkan lalu diterbitkan dengan judul: Catatan Harian Ahmad Wahib (terbit pertama kali bulan Juli 1981).

Itulah potret Jogjakarta tempoe doeloe, suatu masa di mana spirit kerja keras dan semangat kebersamaan sekan tak pernah bosan-bosan untuk selalu dikenang.

Berguru pada Penulis Legendaris Dunia

2008-03-17T18:16:00.003+07:00

Aktivitas apa pun yang digemari seseorang mesti dimulai dari rasa “tertarik” atau “senang”. Termasuk dalam konteks ini adalah menulis. Seseorang senang menulis karena adanya “ke-tertarik-an” yang begitu kuat, semacam keinginan untuk meluapkan kegundahan batin yang tak tertanggungkan.

Dari rasa “senang” inilah kemudian muncul keinginan yang lebih kuat lagi, yakni upaya untuk menjaga dan meningkatkan konsistensi. Konsistensi menuntut kita sabar, tekun dan percaya diri. Konsistensi menuntut kualitas, bukan kuantitas dari tulisan yang telah dihasilkan. Seseorang bisa dikatakan konsisten jika ia mampu memosisikan minat baca-tulisnya pada level yang tak tergantikan. Ia akan terus menulis dan menulis tanpa memedulikan apakah sejarah akan mengenangnya atau justru menelannya; tidak peduli apakah publik mengakui dirinya penulis atau bukan.

Ketika membuat tulisan ini, aku sadar bahwa aku bukanlah tipe seorang penulis yang (kebetulan) dilahirkan di lingkungan keluarga “pencinta buku”. Dulu aku hanyalah seorang pengagum tokoh-tokoh legendaris dunia yang banyak kudengar dari orang-orang. Tak lebih. Sejak kecil aku (hanya) punya hasrat yang kuat untuk membaca dan membaca ketika melihat kawan-kawan sekolahku dulu membawa buku di kelas. Walaupun hasrat itu selalu tak kesampaian karena di samping bahan bacaan di rumahku sangat sedikit, lingkungan di sekolah juga sangat tidak mendukung. Mungkin peristiwa ini penting aku kisahkan sedikit dalam catatan ini. Agar kita sama-sama sadar bahwa untuk menjadi penulis memang dibutuhkan rangsangan-rangsangan yang menggugah, bukan diberi “kiat menjadi penulis” yang sangat instan dan terlalu praktis (sekarang memang banyak buku-buku yang “mengobral” metode atau langkah-langkah menjadi penulis yang kering inspirasi) .

“Senang”. Ya, semua penulis awalnya begitu. Mereka senang merekam dan mengolah peristiwa-peristiwa atau apa pun yang mengitari dirinya. Tentu mereka tidak sekedar ingin tahu tapi juga berusaha menguak nilai-nilai kearifan yang terkandung di dalamnya. Inilah yang menginspirasi sejumlah penulis legendaris dunia. Sebelum Orhan Pamuk menulis novel My Name is Red, jelas ia gelisah dan hatinya selalu diselimuti kegundahan yang tak bertepi ihwal hubungan Barat-Timur yang semakin runcing itu. Pramoedya Ananta Toer pada mulanya juga gelisah dan akhirnya tertarik untuk menulis sejumlah novel sejarah yang membabat habis praktik kolonialisme dan keculasan pemerintah pada masanya. Semua penulis awalnya “senang”.

Semenjak duduk di bangku SMP tahun 1999, hubunganku dengan buku memang tidak seakrab antara aku dengan TV. Walaupun dulu aku juga suka membawa buku-buku bacaan ke sekolah. Tapi jujur, waktu itu motif “gagah-gahan” lebih dominan dibanding adanya hasrat untuk mendalami dan menghayati isi-isinya. Aku masih ingat dengan buku Siasat Kiai Pinggiran yang membahas tentang pergolakan-pergolakan sosial-politik pada pemilu 1999. Buku itu hanya menjadi “penghias” tas dan hanya sekali-kali kubaca. Sehingga untuk memahaminya agak susah dan membutuhkan waktu yang relatif lama.

Beberapa tahun kemudian, ketika aku melanjutkan studi di SMA pesantren, aku baru merasa puas. Tidak hanya karena bahan bacaan cukup memadai, tetapi terlebih lingkungan yang begitu kondusif sangat merangsang saraf-saraf imajinasiku.

Di pesantren yang dihuni oleh ribuan santri dengan beragam kultur dan karakter itu, aku seakan menemukan dunia baru. Aku betul-betul merasa nyaman dengan perpustakaan yang koleksi buku-bukunya banyak memberikan inspirasi. Di situ aku mulai menikmati ajaran-ajaran kebijaksanaan Jalaluddin Rahmat lewat Islam Aktual-nya; merenungi dengan seksama gagasan-gagasan progresif Cak Nur yang tertuang dalam karya masterpiece-nya: Islam, Doktrin dan Peradaban; meraba-raba ide-ide “nakal” Gus Dur yang tercecer di kumpulan kolom-kolomnya, seperti Tuhan Tidak Perlu Dibela; dan sejumlah buku-buku yang tak mungkin aku sebutkan satu persatu. Lingkungan seperti itu membuat aku semakin tertantang. Walaupun, tentu saja, tak semua koleksi buku-buku di perpustakaan itu kubaca dan kupahami seluruhnya.

Pada masa-masa inilah kesenanganku pada buku-buku bacaan sedikit demi sedikit mulai meningkat. Setiap kali membaca, aku coba memberikan semacam tafsiran dalam bentuk tulisan. Berkali-kali aku melatih diri seperti itu. Tujuannya, selain agar mudah memahami juga melatih daya-kreativitas menulis. Sebab waktu itu aku sudah meyakini dengan sungguh kata-kata Pram bahwa yang tidak menulis akan dilindas sejarah.

Alhasil, perasaanku mulai terlatih dalam merespons realitas yang berjubelan. Tahun 2005 adalah awal petualanganku ke luar kota. Aku berlabuh di kota Jogjakarta setelah sebelumnya sempat mengadu nasib beberapa bulan di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Sayang di kota apel ini aku tak kerasan di samping aku tidak lulus tes ujian (dasar nasib!). Potensi kreativitas menulisku juga tak tersalurkan. Mungkin Tuhan tak menjodohkan. Entahlah!
Di Jogja, aku betul-betul merasa tertantang. Pertama kali datang ke kota pelajar ini, aku bertandang ke kediaman almarhum Zainal Arifin Thoha atau yang lebih akrab dipanggil Gus Zainal, penulis buku best seller NU, Pesantren dan Kekuasaan: Pencarian Tak Kunjung Usai. Atas kebaikan beliau aku dizinkan tinggal di paguyubannya yang beliau beri nama: Lembaga Kajian Kutub Yogyakarta.

Lembaga ini mengedepankan spirit kesederhanaan dan kemandirian sebagaimana termaktub dalam jargonnya: “Spiritualitas, Rasionalitas dan Profesionalitas”. Semua penghuninya adalah penulis-penulis muda hasil binaan Gus Zainal. Tak heran, nyaris tiap hari buah karya murid-murid binaan Gus Zainal ini menghiasi media massa lokal dan nasional. Di tempat ini aku terasa menemukan momentum yang sangat pas. Ya, Gus Zainal sendiri yang mengajariku bagaimana menulis yang baik, yang mampu memberikan sentuhan-sentuhan kearifan dan inspirasi pada pembacanya. Gus Zainal juga sering memotivasiku agar mampu meningkatkan produktifitas dalam menulis. Bahkan yang sampai saat ini masih kuingat, beliau menekankan kepada murid-murid binaannya agar tidak hanya berguru secara “teks” kepada penulis-penulis legendaris dunia, tetapi juga berguru secara “spiritual”.

Motivasi Gus Zainal sangat berorientasi masa depan. Beliau adalah guru yang bijak. Aku pantas menahbiskan beliau sebagai “guru legendaris”. Dalam kamus hidupku, posisi beliau berderet di posisi terdepan bersama penulis-penulis legendaris dunia lainnya. Atas motivasi dan ketelatenan beliau, dibawanya aku menyelami pemikiran-pemikiran penulis legendaris macam al-Ghazali, Ibn Arabi, Jalaluddin Rumi, Fariduddin Attar, Ibn Rusyd, Mohammad Iqbal, Plato, Aristoteles, Karl Marx, Mahatma Gandhi, hingga penulis-penulis kenamaan nusantara seperti Pramoedya Ananta Toer, Iwan Simatupang, Sjahrir, Chairil Anwar, Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid dan Emha Ainun Nadjib yang Slilit Sang Kiai-nya membuat aku “termenung” sekaligus “tertawa”.

Aku berguru dan mencintai Gus Zainal sebagaimana aku juga berguru dan mencintai tokoh-tokoh legendaris dunia itu.

Satu hal lagi yang penting kucatat, awal-awal tinggal di paguyuban yang kini masih eksis itu, aku diajak Gus Zainal silaturrahmi ke sejumlah penulis yang tak lain adalah sahabat-sahabat beliau. Joni Ariadinata, Evi Idawati, Kuswaidi Syafi'ie, Arief Fauzi Marzuki, Edi A.H. Iyubenu, adalah penulis-penulis muda yang diperkenalkan Gus Zainal kepadaku – sebelumnya mereka hanya kukenal namanya di media massa. Tentu ini sebuah pengalaman yang sangat berharga. Terlebih waktu itu aku masih “debutan”, baru tinggal sekitar 3 bulan.
Sekitar dua tahun lebih aku belajar di kediaman Gus Zainal yang wafat pada tanggal 14 Maret 2007 di usianya yang masih relatif muda, 35 tahun. Tidak hanya wawasan kepenulisan yang kudapatkan di lembaga itu, tetapi juga spirit kemandirian dan kepercayaan-diri yang tinggi untuk semakin bertarung di medan kepenulisan.

Membaca dan menulis ibarat dua sisi mata uang tak bisa dipisahkan. Inilah komitmen yang kupegang dengan erat sampai saat ini. Walaupun tak lagi tinggal di lembaga milik Gus Zainal itu, tapi aku masih merasa tinggal bersamanya...

Soekarno yang Saya Kenal...

2008-03-16T13:27:00.004+07:00

Sisi lain yang sangat unik pada diri Soekarno selain ia sebagai orator ulung dan pemimpin revolusi, ia juga penganut sejati tiga ideologi besar: Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Tiga ideologi besar inilah yang kemudian dijadikan sebagai prinsip atau pegangan utuh dalam hidupnya. Kita menemukan ketiga-tiganya terepresentasi dalam diri Soekarno.

Soekarno pernah menulis tentang “Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme” di Indonesia Moeda (IM) yang diterbitkan oleh Comite Persatuan Indonesia (CPI). CPI sendiri berdiri di Bandung pada tahun 1926. Dalam tulisan yang dimuat tiga nomor berturut-turut itu, sangat tampak sekali bagaimana antusisme Soekarno dalam melakukan ajakan kepada tiga ideologi tersebut. Soekarno memandang nasionalisme sebagai suatu paham yang harus senantiasa dijadikan nafas. Tanpa nasionalisme, tak mungkin ada perjuangan dan pengorbanan yang signifikan untuk keberlanjutan hidup berbangsa dan bernegara.

Memahami nasionalisme tidak kemudian bersikap cinta tanah air dan antipati terhadap bangsa lain. Pemahaman semacam ini adalah bagian dari nasionalisme sempit (ekslusif) yang tidak sejalan dengan paham Soekarno. Soekarno memberikan formula praksis tentang nasionalisme yang mengusung spirit kebangsaan, penuh martabat, dan tidak merendahkan bangsa lain.

Demikian juga dengan Islamisme dan Marxisme atau sosialisme. Soekarno menyandingkan paham kedua-duanya dengan coba melakukan penentangan terhadap kapitalisme yang jelas-jelas mengakibatkan terjadinya kelas-kelas sosial yang destruktif. Kapitalisme di mata Soekarno adalah sebentuk ideologi yang cukup berbahaya karena akibat yang ditimbulkannya tidak lain adalah penindasan terhadap rakyat miskin. Karena itu, dengan ideologi sosialisme-marxismenya, ia tidak ragu mengklaim bahwa kapitalisme sejatinya adalah bentuk dari kejahatan yang terselubung: penindasan berkedok kesejahteraan dan keadilan. Kenapa demikian? Karena kapitalismelah yang berperan menjadikan seseorang individualistis dan konsumtivistik.

Sedangkan ajaran Islam sendiri (sebagai wujud dari Islamisme yang menjadi spirit Soekarno dalam menentang kapitalisme), mengajarkan pentingnya kebersamaan dan kepedulian antarsesama. Islam mengecam perbuatan individualistik karena cenderung menafikan nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat mendasar. Karena itu bagi Soekarno, spirit sosialisme adalah spirit Islamisme yang menyuarakan pentingnya keadilan sosial (social justice). Dalam Al-Qur’an, misalnya, disebutkan: “Berimanlah kalian kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari harta kalian yang Allah telah menjadikan kalian menguasainya. Maka orang-orang beriman dan berinfaq di antara kalian, pasti akan memperoleh pahala yang besar (Al-Hadid: 7).”

Dalam ayat di atas sangat jelas betapa Allah menganjurkan agar setiap manusia mau berbagi, tidak rakus, apalagi mengklaim sebagai pemilik mutlak atas setiap harta yang dimilikinya sehingga tak ada upaya menafkahkannya kepada yang lebih membutuhkan. Dalam konteks ini saja Islam melarang, apalagi sampai terjadi eksploitasi yang kerap dilakukan oleh kaum-kaum pemodal dan penindas terhadap rakyat miskin.

Soekarno dan Islam

Sebagai orang muslim, religiusitas Soekarno tidak bisa diragukan lagi. Tetapi yang perlu dicatat di sini, bahwa ia bukan penganut agama yang fanatik dan ekslusif. Relegiusitas keberagamaan Soekarno berpijak pada semangat inklusifisme, yakni keterbukaan untuk menerima kebenaran yang ada pada agama lain. Bahkan menurut pengakuannya yang cukup kontroversial kepada Loise Fischer, Soekarno pernah mengaku bahwa ia sekaligus muslim, Kristen dan Hindu.

Dalam memahami pernyataan Soekarno ini, kita tidak bisa mengambil apa yang tersurat sebagaimana klaim penganut Islam formalis yang menuduh sebagai orang “kafir” ketika mendapati ungkapan-ungkapan semacam itu. Tetapi bagaimana kita bisa memahami substansi dari pernyataan tersebut: bahwa dalam konteks kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara, ia harus berdiri di atas semua lapisan masyarakat baik yang menganut agama Islam, Kristen, Hindu dan lain sebagainya. Semuanya harus dirangkul tanpa memandang identitas apa pun. Walaupun penafsiran terhadap pendapat ini kontroversial dan bahkan ada yang menilai semata politis, tetapi setidaknya hal ini menunjukkan perasaan keberagamaan Soekarno yang cukup mendalam.

Soekarno tetap mengedepankan rasa simpatinya dalam melakukan pembelaan sebagai sesama umat manusia. Atas dasar semangat kemanusiaanlah sinyal emosionalitasnya menyala. Menurut amatan Geertz, pengakuan Soekarno di atas dianggap sebagai bergaya ekspansif seolah-olah hendak merangkul seluruh dunia. Tetapi Sebaliknya, menurut pendapat BJ Boland (The Struggle of Islam in Modern Indonesia, 1982), ungkapan Soekarno itu hanya merupakan perwujudan dari perasaan keagamaan sebagian besar rakyat Indonesia, khususnya Jawa. Bagi penghayatan spiritual Timur, ucapan itu justru merupakan keberanian untuk menyuarakan berbagai pemikiran yang mungkin bisa dituduh para agamawan formalis sebagai bidah.

Itulah yang kontroversial pada diri Soekarno: sang Islamis sejati yang terbuka, mendasari keberagamannya dengan nilai-nilai kemanusiaan universal. Karena itu, ketika Soekarno mengatakan bahwa ia adalah Muslim sekaligus Kristen dan Hindu, sejatinya ia ingin menandaskan bahwa tak ada klaim kebenaran (truth claim) selama kita masih berada pada jalur pencarian. Terlepas dari apakah pernyataan ini politis atau bahkan apologis, tetapi menurut hemat saya, Soekarno telah memosisikan diri sebagai orang yang tidak lagi mempersoalkan “identitas formal” yang kadang menjebak. Di sinilah kemudian Soekarno menemukan makna dari kesejatian Islam yang sesungguhnya: agama kasih sayang yang merepresentasikan nilai-nilai kemanusiaan.

Dua Ideologi Modern

Menurut Bob Hering dalam Soekarno Bapak Indonesia Merdeka; Sebuah Biografi (1901-1945), Soekarno dibentuk di dua kota berbeda, yang mengenalkannya pada dua ideologi modern: sosialisme dan nasionalisme. Dua kota tersebut adalah Suarabaya dan Bandung. Di dua kota besar inilah Soekarno menemukan momentumnya memperkaya khasanah pengetahuannya, khususnya ihwal ideologi modern yang kelak memengaruhi jalan pikirannya. Karena bagaimana pun Soekarno bergesekan secara langsung dengan tokoh-tokoh berpengaruh macam Samaun, Darsono dan lain sebagainya.

Awalnya, dimulai di kota Surabaya. Sebagaimana diakui sendiri oleh Soekarno, ia mengaku pertama kali mengenal Marxisme melalui Alimin ketika ia tinggal di sebuah asrama. Perkenalannya dengan Marxisme membuat Soekarno semakin penasaran lantaran di dalamnya mengusung satu spirit antikapitalisme. Rasa penasaran pada pertemuan pertama itu ibarat ia dihadapkan pada sebuah ruang yang cukup menjanjikan bagi masa depan manusia dan kamanusiaan. Sehingga spirit untuk memahami lebih jauh ihwal Marxisme dan sosialismenya seakan merupakan sebuah tuntutan.

Ilustrasi di atas barangkali sangat pas untuk menggambarkan sosok Soekarno ketika tinggal kota Surabaya. Semangatnya semakin memuncak seiring dengan perkenalannya dengan Moeso, Semaun, dan Darsono. Ketiganya termasuk tokoh sosialis radikal dan orang-orang kiri yang kelak mendirikan Partai Komunis Indonesia (PKI) – partai yang dilarang berdiri sampai saat sekarang. Moeso dan Samaun sangat berpengaruh dan mempunyai peran yang sangat signifikan dalam mentransfer pengetahuan sosialismenya kepada Soekarno. Demikian juga dengan Darsono yang seringkali memberikan ruang aktualisasi bagi Soekarno di sebuah Asrama yang juga ditempati oleh Alimin itu.

Dari merekalah Soekarno banyak mendapatkan pengetahuan ihwal Marxisme yang pada mulanya sama sekali tidak ia kenal. Soekarno coba mengapresiasi setiap kali terjadi dialog mengenai Marxisme. Sehingga pada akhirnya, ia betul-betul terpengaruh dan sesekali emosinya meledak-ledak ketika Marxisme dengan sosialismenya menyinggung bahaya kapitalisme terhadap dunia. Berbagai propaganda sosialis yang dilakukan oleh orang Eropa seperti Baars, Reeser, dan Hartogh, misalnya, membuat Soekarno semakin yakin bahwa sosialisme sejatinya ingin mengembalikan nilai-nilai kemanusiaan yang dikebiri oleh kaum pemodal (kapitalis). Sehingga berdasarkan pengaruh itulah Soekarno mengecam segala bentuk praktik imprealisme dan kapitalisme yang terjadi di mana-mana.

Dengan demikian, perkenalan yang bisa dikatakan cukup singkat itu membawa Soekarno tumbuh dan berkembang sebagai sosok sosialis sejati. Meskipun ia tidak memilih sosialisme radikal sebagaimana yang dianut Samaun, Darsono dan Moeso. Menurut Bob Hering, ada dua orang yang memengaruhi perubahan "sosialisme" Soekarno. Pengaruh pertama datang dari Tjokroaminoto – tokoh kharismatis Sarekat Islam (SI) yang mempunyai basis kuat di Surabaya. Peran Tjokro jelas tidak bisa dikesampingkan mengingat ia jugalah yang memberikan tugas-tugas dan tanggung jawab politik kepada Soekarno yang dengan senang hati dilaksanakannya. Pengaruh dari Tjokro inilah yang setidaknya memberikan pandangan yang luas ihwal sosialisme itu sendiri.

Pengaruh kedua datang dari Karl Kautsky. Sosok ini dikenal oleh Soekarno melalui karyanya, Sozialismus und Kolonialpolitik Eine Auseinandersetzung yang pernah ia baca ringkasannya dalam Het Vrije Woord di tahun 1919. Pengaruh Kaustsky sangat tampak pada diri Soekarno. Karena bagaimana pun Kaustskylah yang secara tidak langsung membawa Soekarno kepada sebuah pemahaman akan pentingnya sebuah parlemen yang kuat daripada sebuah kediktatoran proletariat. Melalui pengaruh inilah Soekarno tumbuh menjadi sosok yang lebih matang.

Kota berikutnya selain Surabaya adalah Bandung. Soekarno pindah ke Bandung pada bulan Juni 1921. Ia kemudian masuk ke Technische Hoogeschool, di mana ketika itu Soekarno berkenalan dan menyerap nasionalisme radikal dari Tjipto Mangunkusumo dan Douwes Dekker. Kedua tokoh ini juga tidak bisa dikesampingkan peranannya dalam membantu Soekarno menjadi sosok yang cukup disegani dan dihormati, berwawasan luas, dan terbuka. Tjipto adalah termasuk salah satu tokoh yang cukup dikagumi oleh Soekarno. Sebagaimana yang telah diakuinya sendiri, bahwa ia mendapatkan pengaruh politik terbesar dari trio pengurus IP (Indische Partij) kemudian SH/NIP (Sarekat Hindia/Nationaal-Indische Partij).

Kekaguman Soekarno kepada Tjipto rupanya tidak bertepuk sebelah tangan. Karena Tjipto juga tidak segan-segan mentransfer pengetahuannya. Bahkan dari saking dekatnya Soekarno menyebut Tjipto dengan "saudara Tjipto-mychief". Kedekatan secara emosional begitu cepat terbangun apalagi tempat tinggal mereka tidak jauh dari tempat tinggal Soekarno di Bandung. Tjipto selalu mendorong Soekarno untuk menjadi seorang nasionalis yang cukup diperhitungkan dan memberikan kontribusi signifikan terhadap bangsanya. Sehingga dengan demikian, Soekarno sedikit demi sedikit mendapatkan gesekan intelektual. Melalui gesekan inilah kemudian pandangan-pandangan politik radikal Soekarno tumbuh kian matang.

Dengan berbekal pengetahuan ihwal sosialisme dan nasionalisme radikal yang didapati dari dua kota besar itu, Soekarno berhasil memadukannya sebagai salah satu jalan menuju kemerdekaan. Ya, menuju kemerdekaan. Karena memang Indonesia pada waktu itu masih berkabung: berada di bawah cengkeraman kolonialisme dan imprealisme kaum penjajah. Sehingga tidak heran dalam perjalanan sejarahnya, Soekarno dengan gigih pernah menyerang kolonilasime melalui pidatonya di depan Kongres Amerika Serikat pada tanggal 17 Mei 1956 yang silam.

Piagam NKRI dan Ancaman Disintegrasi

2008-03-16T13:23:00.002+07:00

“Istilah NKRI dipakai oleh para pendiri negara ini untuk menunjukkan bahwa ia adalah sebuah negara dengan kepemimpinan tunggal dan arah perjalanan hidup yang sama bagi warga bangsa ini.” (Abdurrahman Wahid, 2007 ).

Dalam perjalanan sejarahnya, terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang meliputi Sabang hingga Merauke melalui beberapa tahapan yang cukup panjang. Berawal dari Republik Indonesia Serikat (RIS) yang berbentuk federasi, negeri ini kemudian disepakati berbentuk NKRI yang sekaligus menandai pembubaran secara resmi negara RIS.

NKRI sendiri mencita-citakan terbangunnya kesatuan bangsa dalam mewujudkan kehidupan negeri yang adil, makmur dan sentosa. Kesatuan dalam Istilah NKRI berasal dari UUD 1945 Pasal 1 (1) yang berbunyi: Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. Dengan demikian, penting kita kuak ihwal disepakatinya NKRI itu sendiri. Dalam konteks ini saya mengutip catatan Ahmad Sudirman (2003) yang membagi beberapa tahap itu menjadi dua bagian, di mana hal itu kemudian dijadikan sebagai dasar terbentuknya NKRI secara defacto dan de jure.

Pertama, tanggal 27 Desember 1949 Ratu Juliana, Perdana Menteri Dr. Willem Drees, Menteri Seberang Lautnan Mr AMJA Sassen dan ketua Delegasi RIS Moh Hatta membubuhkan tandatangannya pada naskah pengakuan kedaulatan RIS oleh Belanda dalam upacara pengakuan kedaulatan RIS. Pada tanggal yang sama, di Yogyakarta dilakukan penyerahan kedaulatan RI kepada RIS. Sedangkan di Jakarta pada hari yang sama, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Wakil Tinggi Mahkota AHJ Lovink dalam suatu upacara bersama-sama membubuhkan tandangannya pada naskah penyerahan kedaulatan. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal. 251)

Di mana sebagian isi Piagam Penjerahan Kedaulatan adalah
Pasal 1.
1. Keradjaan Nederland menjerahkan kedaulatan atas Indonesia jang sepenuhnja kepada Republik Indonesia Serikat dengan tidak bersjarat lagi dengan tidak dapat ditjabut, dan karena itu mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai Negara jang merdeka dan berdaulat.
2. Republik Indonesia Serikat menerima kedaulatan itu atas dasar ketentuan-ketentuan pada Konstitusinya; rantjangan konstitusi itu telah dipermaklumkan kepada Keradjaan Nederland.
3. Kedaulatan akan diserahkan selambat-lambatnja pada tanggal 30 Desember 1949 (Piagam Penjerahan Kedaulatan, Amsterdam, 27 Desember 1949).

Kedua, pada tanggal 8 Maret 1950 Pemerintah RIS dengan persetujuan Parlemen (DPR) dan Senat RIS mengeluarkan Undang-Undang Darurat No 11 tahun 1950 tentang Tata Cara Perubahan Susunan Kenegaraan RIS. Di mana sampai dengan tanggal 5 April 1950, 13 Negara/Daerah bagian RIS telah bergabung kedalam Negara RI-Jawa-Yogya. Yang tinggal hanya Negara Sumatera Timur (NST) dan Negara Indonesia Timur (NIT). Tetapi dua Negara bagian ini pun bergabung kedalam negara RI- Jawa-Yogya pada tanggal 19 Mei 1950 setelah dicapai kesepakatan antara RIS dan RI-Jawa-Yogya dan ditandatangani Piagam Persetujuan.

Pada tanggal 14 Agustus 1950 Parlemen dan Senat RIS mensahkan Rancangan Undang-Undang Dasar Sementara Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Negara Kesatuan Republik Indonesia. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1950-1964, Sekretariat Negara RI, 1986, hal. 42).

Pada rapat gabungan Parlemen dan Senat RIS tanggal 15 Agustus 1950 Presiden RIS Soekarno membacakan piagam terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada hari itu juga setelah RIS dilebur, Soekarno kembali ke Yogya untuk menerima kembali jabatan Presiden RI dari Pemangku Sementara Jabatan Presiden RI Mr. Asaat. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1950-1964, Sekretariat Negara RI, 1986, hal. 43).

Ke(per)satuan

Negara Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, bahasa, budaya, dan sebagainya merupakan keniscayaan tersendiri. Kenyataan sejarah ini menunjukkan bahwa negara Indonesia tidak hanya memiliki kekayaan alam tetapi juga kekayaan budaya. Tetapi kekayaan itu bisa dikatakan niscaya jika pada akhirnya dijadikan sebagai instrumen kesatuan. Sebaliknya, kekayaan itu bisa menjadi ancaman (keretakan) jika sudah tertanam semangat fanatisme yang berlebihan: masing-masing membanggakan identitas kesukuannya dengan menafikan identitas yang lain.

Karena itu, muncullah gagasan kesatuan bangsa yang dirumuskan dalam NKRI. Istilah NKRI sendiri, sebagaimana dikatakan Abdurrahman Wahid, dipakai oleh para pendiri negara ini untuk menunjukkan bahwa ia adalah sebuah negara dengan kepemimpinan tunggal dan arah perjalanan hidup yang sama bagi warga bangsa ini. Istilah kesatuan yang selalu dikaitkan dengan ke(per)satuan dalam konteks ini tidak hanya kesatuan secara geografis semata. Tetapi juga ke(per)satuan jiwa seluruh rakyat Indonesia yang berjumlah 230 juta.

Kesatuan dan persatuan mutlak diperlukan dalam mewujudkan kemerdekaan. Kesatuan dan persatuan bukan berarti upaya menyatu-padukan keseragaman. Tetapi menyatu-padukan komitmen kebangsaan, bahwa kita memang berbeda tapi satu tujuan.

Secara formal, persatuan bangsa dimulai dari saat dideklarasikannya Sumpah Pemuda sebagai hasil dari Kongres Pemuda 1928, yang berbunyi: Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Indonesia. Karena itu, kesatuan dan persatuan adalah realisasi dari komitmen untuk mewujudkan kemerdekaan. Ya, hanya dengan begitu kemerdekaan bisa diraih. Tentu saja kemerdekaan dalam konteks ini tidak hanya berarti bagaimana kita bisa merebut, tapi juga mengisinya.

Disintegrasi

Setelah Indonesia merdeka, semangat kesatuan dan persatuan selalu digelorakan. Upaya semacam itu dimaksudkan untuk menjaga keutuhan NKRI dan mempertahankan kemerdekaan itu sendiri. Namun sinyal-sinyal keretakan (disintegrasi) rupanya mulai mengancam. Banyak Wilayah atau Provinsi yang berkeinginan melepaskan diri dari NKRI. Pada dasawarsa 1950-an, timbul pemberontakan di beberapa daerah di luar Jawa, seperti Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Sulawesi Utara.

Kasus Timor-timur yang pada akhirnya memisahkan diri dan mendirikan negara sendiri adalah contoh yang masih belum hilang dari ingatan. Demikian juga dengan keinginan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), di mana keinginan untuk memisahkan diri dari NKRI dipenuhi dengan gejolak konflik berkepanjangan.

Kasus di atas menggambarkan betapa perjalanan NKRI dipenuhi dengan ujian. Komitmen kesatuan yang digelorakan akhirnya pupus seiring dengan meluasnya disintegrasi: suara-suara untuk memisahkan diri semakin nyaring terdengar.

Kenapa semua ini terjadi? Faktor penyebab utama ialah adanya ketidakadilan yang terjadi secara meluas di banyak tempat di seluruh Indonesia. Ketidakadilan itu meliputi banyak aspek kehidupan, yaitu ketidakadilan hukum, ketidakadilan ekonomi, dan ketidakadilan sosial. Kehidupan banyak warga di berbagai tempat tidak lebih baik dibandingkan saat kita baru merdeka. Hak-hak dasar warga tidak sepenuhnya dipenuhi oleh pemerintah. Persatuan bangsa yang dihasilkan sepenuhnya oleh rakyat telah dikacaukan oleh pemerintah. Pemerintah betul-betul telah menjadi tukang perintah rakyat, bukan pemegang amanat rakyat (Salahuddin Wahid, Menafsirkan Kembali NKRI, 2005).

Selama tiga orde politik – Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi – hak-hak dasar rakyat yang di dalamnya juga menyangkut masalah kebebasan memang belum sepenuhnya dipenuhi. Kebebasan dikekang dengan satu asumsi menghambat pembangunan. Kebebasan-kebebasan itu, sebagaimana dijabarkan oleh Matulandi PL Supit (1999), adalah pertama, kebebasan rohani.

Kedua, kebebasan dari kekurangan. Kebebasan ini menekankan pada penghargaan yang layak terhadap jasa-jasa. Hal ini berkaitan dengan tingkat pendapat guna pemenuhan kehidupan yang layak meliputi pangan, sandang dan papan.

Ketiga, tentang kebebasan dari ketakutan yang meliputi kepastian dan perlindungan hukum di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Pelaksanaan hak dan kewajiban perorangan dan lembaga dalam praktek cenderung terjadi penyelewengan oleh penguasa karena diberikan peluang oleh aturan yang tidak jelas / pasti atau belum diatur oleh peraturan.

Keempat, kebebasan beragama dan beribadat sebagai hak setiap manusia untuk menjalankan agamanya dengan merdeka. Namun sejarah menunjukkan bahwa agama dipergunakan sebagai alat politik yang ampuh guna mempertahankan kekuasaan dan atau melebarkan kekuasaan.

Demikian itulah perjalanan kekuasaan yang dilematis. Sehingga berbicara masalah kebebasan, keadilan atau bahkan kesejahteraan seakan omong kosong belaka. Rakyat tetap menjadi obyek eksploitasi dari masa ke masa. Mungkin pemerintah merasa keberatan dengan kenyataan (bukan pernyataan) ini. Tetapi itulah sejarah bangsa kita: istilah keadilan selalu diproyeksikan untuk mempertahankan status-quo. Karena itu, tidak heran kalau ada ungkapan: “sejarah kita adalah sejarah penguasa.”

Memang sangat ironis ketika kita berbicara masalah sejarah. Apalagi menyangkut keadilan dan kesejahteraan yang tidak diskriminatif. Dalam pembukaan UUD Alinea IV, misalnya, dinyatakan bahwa tujuan membentuk Pemerintah Negara Indonesia ialah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun di manakah implementasi yang riil bagi keberlangsungan hidup rakyat?

Dalam konteks ini kita dapat memahami bahwa pemerintah sejatinya telah menodai amanatnya sebagai pengayom. Komitmen kesatuan yang semenjak ditabuhnya NKRI sudah bergelora pada diri masing-masing rakyat, masing-masing suku, agama, ras dan sebagainya, akhirnya oleh pemerintah – terutama pada masa Orde Baru – dikacaukan oleh karena ketidakadilan. Jadi, cukup logis kalau kemudian muncul penentangan-penentangan dari berbagai suku atau wilayah yang tidak puas dengan kebijakan pemerintah yang diskriminatif. Dan cukup logis pula kalau sampai muncul keinginan-keinginan untuk memisahkan diri dari NKRI.

Walaupun mungkin kita tidak sepakat dengan itu, namun apa daya jika kenyataan sudah berbicara demikian. Kenyataan ihwal ketidakadilan yang terus merajalela, demikian juga dengan kebeban yang dikekang, bukan tidak mungkin akan terjadi konflik atau disintegrasi yang lebih luas. Dan ketika itu terjadi, semangat kesatuan dalam bingkai NKRI kian surut. Karena itu, salah satu syarat penentu untuk mempertahankan keutuhan NKRI adalah terletak di tangan pemerintah. Jika pemerintah tidak diskriminatif, menunjukkan apresiasi yang tinggi terhadap keanekaragaman budaya, kebijakan-kebijakannya berpihak kepada rakyat, maka keutuhan NKRI tetap terjaga.

Kritik M.H. Thamrin

2008-03-16T13:01:00.002+07:00

“...Setiap pemerintah harus mendekati kemauan rakyat. Ini sudah sepatutnya dan harus menjadi dasar untuk memerintah. Pemerintah yang tidak memerdulikan atau mengharagai kemauan rakyat sudah tentu tidak bisa mengambil aturan yang sesuai dengan perasaan rakyat. Meniadakan permusyawaratan atau meniadakan pertukaran pikiran antara utusan-utusan rakyat dengan pemerintah mudah menimbulkan kekeliruan serta menjauhkan dari perjalanan yang sentosa untuk rakyat dan pemerintah, menjauhkan perdamaian dan percekcokan. Masing-masing pihak jalan terus di jalannya sendiri dan tidak berdaya mencari jalan yang baik untuk kedua pihak. Nasib rakyat tergantung dari aturan dan tindakan pemerintah yang harus bersandar atas keinginan dan perasaan rakyat...” (Dikutip dari pidato M.H. Thamrin, Soeara Parindra, Juli, 1938).

Sebagai tokoh pergerakan yang cukup berpengaruh dan perhatian terhadap nasib rakyat, Mohammad Husni Thamrin tidak segan-segan menyampaikan beberapa kritik terkait dengan kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang sangat merugikan. Karena itu, kritik yang disampaikan tokoh kelahiran Betawi, 16 Februari 1894 ini, adalah merupakan sebentuk kepedulian terhadap nasib rakyat. Rakyat yang selama hidupnya selalu menanggung derita, masih saja dieksploitasi sedemikian rupa. Apa yang menjadi kehendak rakyat, itulah yang tidak dikehendaki pemerintah. Sebaliknya, apa yang tidak tidak dikehendaki rakyat, justru pemerintah menghendakinya.

Melihat kondisi sosial-ekonomi-politik yang kian suram, ditambah lagi dengan apresiasi pemerintah terhadap urusan rakyat tidak jelas, M.H. Thamrin tidak henti-hentinya menyampaikan beberapa keluhan. Ia sungguh sangat menyesali kebijakan pemerintah yang seolah-olah tidak mau mendengarkan suara hati nurani rakyat. Sebagaimana yang telah disampaikan dalam pidatonya, ia mengingatkan betapa pentingnya mengetahui keinginan rakyat. Sebab yang demikian itu adalah dasar untuk memerintah. Karena itu, selama kebijakan yang ditetapkan sama sekali tidak bersandar atas keinginan atau cita-cita rakyat, maka yang akan terjadi pasti kesewenang-wenangan (otoritarianisme). Dalam konteks ini jelas pihak yang dirugikan tidak lain adalah rakyat sendiri.

Keprihatinan Thamrin atas kesewenang-wenangan pemerintah memberikan satu inspirasi tersendiri untuk melakukan perlawanan yang ia sampaikan melalui pidato-pidatonya. Nyaris semua pidato yang disampaikan oleh Thamrin bernada kritik. Suatu kritik yang bersifat mendasar bagi terciptanya keadilan dan kesejahteraan rakyat. “Yang perlu diketahui pula oleh pemerintah di negeri jajahan,” demikian kritik Thamrin, “ ialah apa yang menjadi angan-angan rakyat umum dan apa yang menjadi cita-citanya agar supaya peraturan yang didapatkan itu jangan melukai perasaan rakyat.”

Di situlah kita melihat sosok Thamrin yang gigih, seorang kritikus sejati yang tahu apa artinya keadilan; seorang pejuang yang selalu merekam keinginan rakyat; seorang pemimpin pergerakan nasional yang mewariskan sejuta gagasan tentang kebangsaan. Sehingga dengan demikian, tidak heran apabila ia mengkritik habis-habis setiap kebijakan yang ditetapkan tidak berdasar atas keinginan rakyat. Sebab sejatinya, apa yang menjadi kehendak rakyat mutlak didengarkan untuk kemudian dipertimbangkan menjadi sebuah keputusan. Dan sosok Thamrin selama hidupnya sangat concern memperjuangkan semua itu. Walaupun ia termasuk salah satu tokoh yang masuk golongan “ko” atau koperator – di mana orang yang masuk dalam golongan ini biasanya distempel negatif karena loyal kepada Belanda – tetapi ia tidak sepenuhnya mengabdikan dirinya kepada pemerintah Belanda. Sikap kooperatifnya berwatak oposisi yang tidak berbeda dengan tokoh-tokoh non-ko seperti Soekarno, Hatta, Sjahrir, dan lain sebagainya.

Di situlah letak keunikan atau kekhasan identitas Thamrin: ia ikut serta dalam sistem kekuasaan Belanda tetapi sekaligus menjadi eksponen nasionalis revolusioner yang mengabdi kepada bangsanya, terutama rakyat kecil. Thamrin yang pernah menjadi anggota Volksraad (Dewan Rakyat) sejak tahun 1927, seakan tidak pernah habis-habisnya memperdebatkan masalah-masalah yang dihadapi rakyat. Kritik pedasnya kepada pemerintah membuktikan bahwa ia adalah seorang koperator yang tidak mudah bersikap loyal. Bahkan ketika pihak Belanda mengatakan bahwa orang Indonesia belum matang merdeka, dan Belanda punya modal dan keahlian membantu Indonesia, Thamrin dengan berani berkata: “orang Indonesia tidak pernah mengundang kalian!”

Melihat watak Thamrin yang oposan, tidak heran jika ia berani mengatakan demikian. Sebab menurutnya, baik ko maupun non-ko yang terpenting adalah bersama-sama berjuang atas nama bangsa: yakni menuju kemerdekaan yang dicita-citakan. Pernyataan inilah yang ia sampaikan dalam pidato pertamanya di dewan. Thamrin mengingatkan bahwa nasionalis ko dan non-ko memiliki satu tujuan bersama: yakni Indonesia merdeka

Menyoroti Situasi Ekonomi

Situasi ekonomi yang kian buruk semakin membuktikan kegagalan pemerintah pada waktu itu. Dalam menyikapi gejala semacam ini, Thamrin memberikan beberapa pandangannya yang cukup kritis. Pada tanggal 3 Februari 1932, sebagaimana yang disinyalir oleh Bob Hering dalam M.H. Thamrin Membangun Nsionalisme Indonesia (1996), Thamrin menyoroti situasi ekonomi yang tidak kunjung baik itu dengan menyampaikan empat pandangan.

Pertama, krisis yang dialami itu akibat konsumsi yang terlalu rendah. Hal ini terjadi karena kesalahan struktur politik ekonomi dunia. Kedua, kebangkitan akan kesadaran politik ekonomi di kalangan massa rakyat bangsa-bangsa negeri kolonial dan semi kolonial. Mereka ini menginginkan terlepas dari pengaruh produksi Barat agar dapat menghentikan perkembangan pemiskinan oleh intensifnya penghisapan. Ketiga, tidak berubahnya stuktur politik ekonomi kolonial membuat krisis bertahan lama atau bahkan permanen. Keempat, hanya dengan politik yang memahami dengan sadar dan berani yang ditunjukkan pihak pemerintah kolonial dan semi kolonial dengan melakukan perubahan konstitusional menyeluruh akan menghasilkan pemecahan krisis dengan cepat dan tepat.

Pandangan Thamrin itu memberikan satu kritik bahwa terjadinya pemiskinan dan penghisapan tidak lain adalah akibat dari kolonialisme. Watak kolonialisme yang eksploitatif telah menyebabkan rakyat hidup dalam ketidakmenentuan. Klaim kolonialisme tentang kesetaraan atau setidaknya pemenuhan hak-hak hidup ternyata bertepuk sebelah tangan. Hal ini terjadi karena piciknya struktur politik ekonomi yang diterapkan. Sehingga krisis bukannya dapat diantisipasi melainkan semakin menjerat kehidupan rakyat. berdasarkan realitas yang cukup memilukan itulah Thamrin melancarkan kritik: “Jika benar memerintah itu berarti mengelola dengan bijak, mengangkat rakyat pribumi, memperbaiki kepentingan kultural dan spiritual, meningkatkan perkembangan sosial, dan menghindarkan penderitaan yang tidak perlu yang disebabkan oleh pengangguran, kemiskinan, kelaparan, dan penyakit. Maka Tuan Ketua, saya harap krisis ini mengajarkan kepada pemerintah Hindia dan Belanda untuk memulai di sini di Indonesia suatu rezim yang memerintah dengan kerja keras dan bukan sekedar memerintah negeri ”

Tiga Usul

Perhatian Thamrin terhadap setiap persoalan yang dihadapi rakyat, menempatkannya sebagai salah satu tokoh yang selalu dikenang hingga saat ini. Thamrin yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Partai Indonesia Raya (Parindra) pada tahun 1938 menggantikan Dr. Soetomo yang meninggal dunia, berbeda dengan Bung Karno, Sjahrir, Hatta dan yang lainnya. Kalau Bung Karno lebih pada persoalan-persoalan yang bersifat makro, maka Thamrin sebaliknya. Menurut penilaian Dr. Asvi Warman Adam, bila Bung Karno berpidato soal makro, seperti falsafah dan ideologi negara, Thamrin justru menukik kepada persoalan yang bersifat mikro, seperti kampung yang becek tanpa penerangan dan masalah banjir. Ia memprotes mengapa perumahan elite Menteng yang diprioritaskan pembangunannya, sedangkan kampung kumuh diabaikan. Ia mempersoalkan harga kedelai, gula, beras, karet rakyat, kapuk, kopra, dan semua komoditas yang dihasilkan rakyat. Ia berbicara tentang pajak dan sewa tanah.

Itulah Thamrin. Persoalan sekecil apa pun tapi masih dianggap penting dalam keberlangsungan hidup rakyat banyak, tetap ia perjuangkan dengan sungguh-sungguh. Komitmen itulah yang setidaknya terekam dalam Tiga Usulnya kepada pemerintah. Dalam Tiga Usul yang disampaikan melalui pidato itu, Thamrin hanya menuntut keadilan soal pungutan pajak.

Pertama, menuntut keadilan agar bea defensie yang semula 1pCt. dinaikkan menjadi 2pCt. Sebab menurut Thamrin keuntungan yang akan diperoleh adalah menambah pendapatan negeri. Usulan ini beradasarkan atas asumsi bahwa harga hasil bumi pada waktu itu masih cukup memberi laba yang patut, dan kenaikan bea yang patut serta kenaikan bea barang ke luar menyebabkan laba yang keluar dari Indonesia menjadi berkurang.

Kedua, memungut uang f5.000.000,-sebagai ekstra dari minyak tanah, yaitu uang sebanyak yang diiurkan untuk rancangan tahun 1936. Keadaan yang terjadi pada 1936 dan 1937 adalah kongsi minyak tanah membantu Kas Negeri sebesar f5 juta dan f35 juta. Usul ini di antaranya didasari atas keadaan yang terjadi pada waktu kongsi-kongsi minyak tanah mengeluarkan hasil dari negeri kita setiap tahunnya sebanyak berjuta-juta rupiah. Seperti kongsi B.P.M., misalnya, di mana pada tahun 1937 keuntungan bersihnya yang diperoleh kira-kira 94 milyun. Dengan demikian, mengingat kedudukan minyak tanah yang berlebihan itu, maka tidak heran kalau Thamrin menuntut keadilan.

Ketiga, ialah berhubungan dengan bea mengeluarkan karet. Tahun dulu, kata Thamrin, sewaktu harga karet naik 40-50 sen ½ kilo, pemerintah merasa perlu menaikkan harga pokok yang menjadi alasan untuk memungut bea itu, dari 18 sen menjadi 20 sen mulai 1 Januari 1937. Akibatnya, pendapatan tetap berkurang dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah. Karena itu, berdasarkan asas keadilan Thamrin mengusulkan agar harga pokok itu diturunkan lagi menjadi 18 sen.

Itulah tiga usul Thamrin yang barangkali bisa dikatakan cukup sederhana. Dikatakan demikian karena hal-hal yang terkesan sepele kadang luput dari perhatian banyak orang. Tetapi bagi Thamrin, dalam rangka menegakkan keadilan dan kesejahteraan, tak ada yang sepele: semuanya harus diperjuangkan karena sama-sama bersifat menentukan. Masalah sekecil bea karet saja, misalnya, jika masih terjadi ketidakadilan, maka jangan harap rakyat akan hidup makmur. “Kalau pemerintah setuju dengan usulan kami itu”, demikian Thamrin berpesan, “maka tidak usah lagi pemerintah menaikkan opcenten (kenaikan pajak menurut prosentase) pajak upah.”

Dengan demikian jelaslah perhatian Thamrin terhadap nasib rakyat. Komitmennya sangat tinggi. Selain masalah pungutan pajak sebagaimana tertuang dalam Tiga Usul di atas, masalah tanah yang berkaitan erat dengan kehidupan rakyat juga tidak luput dari perhatiannya. Dalam rapat Parindra, misalnya, Thamrin mengambil masalah tanah sebagai tajuk pembicaraannya: “Siapa yang memegang tanah ialah yang berkuasa. Mengusahakan tanah berarti mengusahakan penghidupan rakyat oleh karena pokok dasar pencarian yang terutama dari rakyat, penghasilan dari tanah.” Demikianlah potongan dari uraian yang ia sampaikan dalam rapat Parindra itu.